Artikel Kekerasan Perempuan
2007, Kekerasan terhadap Istri Capai 17.772 Kasus
JAKARTA, KAMIS – Persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah kasus kekerasan berbasis gender yang paling sering dialami oleh perempuan. Data Komnas Perempuan menyebutkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang menempati urutan tertinggi yang dilaporkan. Pada tahun 2007 angka kasus kekerasan terhadap istri mencapai 17.772 kasus. Padahal pada tahun 2006 kekerasan terhadap istri hanya 1.348 kasus.
“Banyak faktor yang mengakibatkan makin banyaknya kasus yang dilaporkan. Antara lain, sosialisasi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga membuat perempuan korban menyadari ada payung hukum sehingga mereka berani melaporkan, mereka merasa punya hak,” kata Manajer Divisi Pendampingan Rifka Annisa Mei Shofia Romas di Jakarta, Kamis (15/1).
Selain perempuan menjadi makin berani melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya, masyarakat pun menjadi lebih peduli. Meningkatnya kasus kekerasan juga karena adanya pola pikir laki-laki yang melihat bahwa perempuan adalah sub-ordinat laki-laki. “Jadi patriarkhi, suami tidak bisa menerima bahwa posisi perempuan itu setara,” kata Shofia.
Pada Policy Dialog dengan tema Temuan Pemantauan Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga/UU PKDRT dinyatakan, tingginya angka kasus kekerasan dalam rumahtangga dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya juga terekam dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Yogyakarta, Jombang, Semarang, Medan, Makassar dan Jakarta.
Pada dialog tersebut, diungkapkan hasil pemantauan yang dilaksanakan Rifka Annisa Yogyakarta bekerjasama dengan LBH APIK Jakarta, Persada Medan, LBHP2i Makassar, K3JHAM Semarang dan WCC Jombang.
Aditya Putra Kurniawan, peneliti Rifka Anissa Yogyakarta menyatakan, tujuan penelitian atau pemantauan ini adalah untuk mengidentifikasi kendala implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 di wilayah pemantauan di enam tempat, yakni Jakarta,Yogyakarta, Semarang, Jombang, Makassar, dan Medan.
Temuan pemantauan didapat bahwa aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim memiliki pemahaman yang beragam tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya kriteria kekerasan fisik, aparat penegak hukum menganggap kekerasan fisik berat jika korban tidak dapat menjalankan aktivitas rutinnya, sehingga korban yang masih dapat beraktivitas secara rutin dianggap sebagai kekerasan fisik ringan.
Selain berdasarkan pengamatan secara fisik, aparat penegak hukum juga menggunakan visum et repertum sebagai acuan untuk menentukan berat ringannya kekerasan fisik. Kriteria ini dapat merugikan perempuan yang karena keadaan meskipun mengalami kekerasan fisik berat harus tetap beraktivitas.
Aparat penegak hukum khususnya polisi dan hakim kesulitan menerapkan ketentuan UU PKDRT tentang perlindungan sementara dan penetapan perlindungan. Tidak adanya acuan atau petunjuk teknis pelaksanaan menjadi alasan mengapa perlindungan sementara belum diterapkan.
Perkara KDRT dalam praktiknya kerapkali menghadapi kendala atau terhambat prosesnya karena status pelapor atau korban. Beberapa status korban yang menjadi penghambat proses hukum perkara KDRT adalah status perkawinan.
Di Sumatera Utara perkara KDRT terhambat proses hukumnya karena status perkawinan yang hanya dilakukan di gereja atau secara adat dan tidak tercatat di kantor Catatan Sipil atau KUA. Hal yang sama juga terjadi di Semarang untuk perempuan korban KDRT yang pernikahannya dilangsungkan secara sirri. Polisi menilai suami istri harus dibuktikan dengan akta nikah baik yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil maupun KUA.
Kompas, Elok Dyah Messwati | Kamis, 15 Januari 2009 | 20:26 WIB

Posisi Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat
Dalam membangun suatu masyarakat bukanlah suatu hal yang instan, membutuhkan proses yang panjang untuk mengubah persepsi seseorang terhadap sesuatu terutama persepsi mengenai perempuan. Gender sebagai kontruksi budaya dapat dijumpai di banyak budaya etnis. Dalam budaya etnis perempuan bekerja di sektor domestik sedangkan laki-laki di sektor publikyang pada umumnya berdasarkan asumsi bahwa perempuan secara fisik lemah, namun memiliki kesabaran dan kelembtan sementara laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat sekaligus berperangai kasar. Atas dasar itu berlakulah pembagian peran, perempuan dipandang lebih sesuai untuk bekerja dirumah, mengasuh anak, dan mempersiapkan segala kebutuhan suami. Sedangkan laki-laki lebih sesuai bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah. Dengan asumsi-asumsi tersebut kemudian perempuan tersubordinasi di hadapan laki-laki dan termarginalisasi dalam kehidupan publik. Jika kemudian perempuan terpaksa berkiprah di sektor publik, maka dalam hal ini tidak lebih hanya sebagai pelengkap/pembantu suami dalam mencari nafkah. Artinya perempuan tetap di konstruksikan sebagai orang kedua. (Muthali’in,achmad:2001)
Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, Pemerintah rupanya mulai memperhatikan peran kaum wanita. Rumusan peran wanita dalam GBHN 1983 mendapat koreksi seperti yang dikemukakan Soetanto (dalam Muthali’in,achmad : 2001) yang menurutnya, perempuan semestinya berperan sejajar dengan laki-laki, perempuan tidak hanya sebagai objek, tetpi semestinya sebagai subjek dalam pembangunan. Kemudian dalam GBHN 1993 menegaskan mengenai kesetaraan peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan.
Wanita sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan, merupakan mitra sejajar pria dan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang. (BP 7 Pusat,1993 dalam Muthali’in,achmad:2001)
Keseriusan pemerintah dalam kesetaraan peran perempuan dapat dilihat pada perealisasian salah satu program yang melibatkan peran serta wanita. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan, pemerintah telah membuat suatu program Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dengan tujuan mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat desa dan kelurahan. Dengan adanya program tersebut kaum perempuan dapat terangkat dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan perempuan ke arah yang positif. Selain program P2WKSS, dalam GBHN 1993 disebutkan bahwa untuk meningkatkan peran dalam kesetaraan tersebut salah upaya dilakukan dengan mengoptimalkan peran PKK dengan 10 program pokoknya. Walaupun dalam kenyataannya, program-program tersebut masih kental dengan bias gender yang semakin mengkokohkan dominasi laki-laki dalam budaya patriarki.
Di era Post-Modernisme seperti sekarang ini, perempuan sudah mulai diakui keberadaannya. Yang dulunya peremuan hanya bekerja disektor domestik, sekarang mulai merambah ke sektor publik, misalnya dalam bidang politik perempuan sudah mempunyai 30% untuk menduduki sebuah jabatan. Walaupun belum setara dengan laki-laki tetapi keberadaan perempuan sudah mulai diakui. kini bisa disaksikan bagaimana perempuan Indonesia berperan hampir dalam setiap bidang pekerjaan dan profesi. Bahkan, salah seorang presiden Indonesia adalah perempuan. Tidak sedikit pula yang berprofesi sebagai pimpinan dalam perusahaan atau lembaga. Hal ini menunjukkan kualitas perempuan Indonesia, tidak kalah dari kaum laki-laki. Kaum laki-laki tidak bisa memandang rendah kemampuan perempuan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, optimisme akan pembangunan nasional dan daerah yang bertumpu pada semua pihak (laki-laki dan perempuan) akan terselenggara dengan baik. Dukungan semua pihak tetap diperlukan, agar keseimbangan yang telah terjadi selama ini, dapat terus disempurnakan, saling mengisi dan memberikan kontribusi pada pembangunan daerah dan nasional, tanpa memikirkan kodrat masing-masing. ( http://radarlampung.co.id )
Peran perempuan dalam pembangunan bangsa Indonesia sangat besar dan merupakan aset bangsa yang potensial dan sebagai kontributor yang signifikan dalam pembangunan bangsa baik sebagai agen perubahan maupun subyek pembangunan.

Ulasan Artikel
Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai barang milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Walaupun UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah disahkan pada tahun 2004, tetapi kasus kekerasan dalam rumah tangga, utamanya pada perempuan, belum menyusut. Yang terjadi justru semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terungkap. Data dari Komnas Perempuan memperlihatkan Kasus kekerasan di Indonesia selalu meningkat, tahun 2006 kekerasan terhadap istri hanya 1.348 kasus, 17.772 kasus pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 56.000 kasus pada tahun 2008. Dampak kekerasan tersebut sangat merugikan kaum perempuan baik dari sisi fisik (sakit menahun), maupun psikis (depresi).
Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memberi landasan hukum dan operasional serta alokasi anggaran untuk memastikan layanan bagi perempuan korban kekerasan dapat berjalan. Kekerasan yang diterima oleh kaum perempuan tidak lepas dari peran Penegak hukum. Temuan pemantauan didapat bahwa aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim memiliki pemahaman yang beragam tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya kriteria kekerasan fisik, aparat penegak hukum menganggap kekerasan fisik berat jika korban tidak dapat menjalankan aktivitas rutinnya, sehingga korban yang masih dapat beraktivitas secara rutin dianggap sebagai kekerasan fisik ringan. Selain berdasarkan pengamatan secara fisik, aparat penegak hukum juga menggunakan visum et repertum sebagai acuan untuk menentukan berat ringannya kekerasan fisik. Kriteria ini dapat merugikan perempuan yang karena keadaan meskipun mengalami kekerasan fisik berat harus tetap beraktivitas.
Walaupun pemerintah sudah mengelurkan GBHN mengenai kesetaraan peran perempuan dalam berbagai bidang, tetapi tetap saja KDRT semakin marak di dalam rumah tangga. Peran perempuan yang notabene sebagai agen perubahan maupun subyek pembangunan dalam masyarakat yang seharusnya mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama pihak laka-laki atau suami, tetapi tetap saja mendapat perlakuan yang tidak adil. Pemilahan peran yang semestinya bisa dipertukarkan masih tetap dipandang sebagai kodrat antara laki-laki dan perempuan, yaitu perempuan bekerja disektor domestik. Perempuan tetap termarginalkan. Dengan belum adanya kesadaran dalam kesetaraan gender, sehingga menimbulkan banyak kasus KDRT.
Untuk mengurangi kasus KDRT yang semakin marak, perlu adanaya sosialisasi UU penghapusan KDRT dan kaum laki-laki juga harus memberikan kesempatan pada kaum perempuan untuk berkembang dan setara dengan laki-laki di berbagai bidang.

Daftar Pustaka

Bashin, Kamla & Nighat Said Khan.1999.Persoalan Pokok Mengenai FEMINISME dan RELEVANSINYA.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Muthali’in, Achmad. 2001. Bias Gender Dalam Pendidikan.Surakarta: Muhammadiyah University Press

Sumber lain:
http://www.kesrepro.info/?q=node/551
http://radarlampung.co.id/read/opini/48939-peran-perempuan-dalam-pembangunan-