A. Masa Pemerintahan B.J. Habibie

Pemerintahan B..J. Habibie dimulai sejak lengsernya Soeharto dari kedudukannya sebagai presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Masa pemerintahan Habibie ini hanya berlangsung selama satu tahun, karena naiknya Habibie menggantikan Soeharto ini diterima dengan hati kecewa dan cemas di kalangan yang amat luas di kalangan masyarakat. Kabinet yang dibentuk oleh Habibie diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Ada berbagai langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie, diantaranya adalah :

a.       Pembebasan Tahanan Politik

Secara umum tindakan pembebasan tahanan politik meningkatkan legitimasi Habibie baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini terlihat dengan diberikannya amnesti dan abolisi yang merupakan langkah                                                                                                                                                                                                     penting menuju keterbukaan dan rekonsiliasi. Contohnya : pembebasan tahanan politik kaum separatis tokoh PKI, Amnesti diberikan kepada Mohammad Sanusi dan orang-orang lain yang ditahan setelah Insiden Tanjung Priok, selain itu Habibie mencabut Undang-Undang Subversi dan menyatakan mendukung budaya oposisi serta melakukan pendekatan kepada mereka yang selama ini menentang Orde Baru.

b.      Kebebasan Pers

Dalam hal ini, pemerintah memberikan kebebasan bagi pers di dalam pemberitaannya, banyak bermunculan media massa, kebebasan berasosiasi organisasi pers sehingga organisasi alternatif seperti AJI (Asosiasi Jurnalis Independen) dapat melakukan kegiatannya, tidak ada pembredelan-pembredelan terhadap media tidak seperti pada masa Orde Baru, kebebasan dalam penyampaian berita, dimana hal seperti ini tidak pernah dijumpai sebelumnya pada saat kekuasaan Orde Baru. Cara Habibie memberikan kebebasan pada Pers adalah dengan mencabut SIUPP.

c.       Pembentukan Parpol dan Percepatan pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999

Presiden RI ketiga ini melakukan perubahan dibidang politik lainnya diantaranya mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 4 Tahun 1999 tentang MPR dan DPR. Menjelang Pemilu 1999, Partai Politik yang terdaftar mencapai 141 dan setelah diverifikasi oleh Tim 11 Komisi Pemilihan Umum menjadi sebanyak 98 partai, namun yang memenuhi syarat mengikuti Pemilu hanya 48 Parpol saja. Selanjutnya tanggal 7 Juni 1999, diselenggarakan Pemilihan Umum Multipartai.

d.      Penyelesaian Masalah Timor Timur

Sejak terjadinya insident Santa Cruz, dunia Internasional memberikan tekanan kepada Indonesia dalam masalah hak asasi manusia di Tim-Tim. Habibie mengambil sikap pro aktif dengan menawarkan dua pilihan bagi penyelesaian Timor-Timur yaitu di satu pihak memberikan setatus khusus dengan otonomi luas dan dilain pihak memisahkan diri dari RIS sebulan menjabat sebagai Presiden habibie telah membebaskan tahanan politik Timor-Timur, seperti Xanana Gusmao dan Ramos Horta. Sementara itu di Dili pada tanggal 21 April 1999, kelompok pro kemerdekaan dan pro intergrasi menandatangani kesepakatan damai yang disaksikan oleh Panglima TNI Wiranto, Wakil Ketua Komnas HAM  Djoko Soegianto dan Uskup Baucau Mgr. Basilio do Nascimento. Tanggal 5 Mei 1999 di New York Menlu Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama disaksikan oleh Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakan melaksanakan penentuan pendapat di Timor-Timur untuk mengetahui sikap rakyat Timor-Timur dalam memilih kedua opsi di atas. Tanggal 30 Agustus 1999 pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur berlangsung aman. Namun keesokan harinya suasana tidak menentu, kerusuhan dimana-mana. Suasana semakin bertambah buruk setelah hasil penentuan pendapat diumumkan pada tanggal 4 September 1999 yang menyebutkan bahwa sekitar 78,5 % rakyat Timor-Timur memilih merdeka. Pada awalnya Presiden Habibie berkeyakinan bahwa rakyat Timor-Timur lebih memilih opsi pertama, namun kenyataannya keyakinan itu salah, dimana sejarah mencatat bahwa sebagian besar rakyat Timor-Timur memilih lepas dari NKRI.

d. Pengusutan Kekayaan Soeharto dan Kroni-kroninya

Presiden Habibie – dengan Instruksi Presiden No. 30 / 1998 tanggal 2 Desember 1998 – telah mengintruksikan Jaksa Agung Baru, Andi Ghalib segera mengambil tindakan hukum memeriksa Mantan Presiden Soeharto yang diduga telah melakukan praktik KKN,namun pemerintah dinilai gagal dalam melaksanakan agenda Reformasi untuk memeriksa harta Soeharto dan mengadilinya. Hal ini berdampak pada aksi demontrasi saat Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 Nopember 1998, dan aksi ini mengakibatkan bentrokan antara mahasiswa dengan aparat. Karena banyaknya korban akibat bentrokan di kawasan Semanggi maka bentrokan ini diberi nama ”Semanggi Berdarah” atau ”Tragedi Semanggi

e.       Pemberian Gelar Pahlawan Reformasi bagi Korban Trisakti

Pemberian gelar Pahlawan Reformasi pada para mahasiswa korban Trisakti yang menuntut lengsernya Soeharto pada tanggal 12 Mei 1998 merupakan hal positif yang dianugrahkan oleh pemerintahan Habibie, dimana penghargaan ini mampu melegitimasi Habibie sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan dan pengorbanan mahasiswa sebagai pelopor gerakan Reformasi.

Pada Bidang Ekonomi

Di dalam pemulihan ekonomi, secara signifikan pemerintah berhasil menekan laju inflasi dan gejolak moneter dibanding saat awal terjadinya krisis. Pada tanggal 21 Agustus 1998 pemerintah membekukan operasional Bank Umum Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia. Kemudian di awal tahun selanjutnya kembali pemerintah melikuidasi 38 bank swasta, 7 bank diambil-alih pemerintah dan 9 bank mengikuti program rekapitulasi.

Untuk masalah distribusi sembako utamanya minyak goreng dan beras, dianggap kebijakan yang gagal. Hal ini nampak dari tetap meningkatnya harga beras walaupun telah dilakukan operasi pasar, ditemui juga penyelundupan beras keluar negeri dan penimbunan beras.

Pada Bidang Manajemen Internal ABRI

Pada masa transisi di bawah Presiden B.J. Habibie, banyak perubahan-perubahan penting terjadi dalam tubuh ABRI, terutama dalam tataran konsep dan organisatornya. ABRI telah melakukan kebijakan-kebijakan sebagai langkah perubahan politik internal, yang berlaku tanggal 1 April 1999. Kebijakan tersebut antara lain: pemisahan POLRI dari ABRI, Perubahan Stat Sosial Politik menjadi Staf Teritorial, Likuidasi Staf Karyawan, Pengurangan Fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II, pemutusan hubungan organisatoris dengan partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan parpol yang ada, kometmen dan netralitas ABRI dalam Pemilu dan perubahan Staf Sospol menjadi komsos serta pembubaran Bakorstanas dan Bakorstanasda.

Perubahan di atas dipandang positif oleh berbagai kalangan sebagai upaya reaktif ABRI terhadap tuntutan dan gugatan dari masyarakat, khususnya tentang persoalan eksis peran Sospol ABRI yang diimplementasikan dari doktrin Dwi Fungsi ABRI.

Keadaan Sosial Di Masa Habibie

Kerusuhan antar kelompok yang sudah bermunculan sejak tahun 90-an semakin meluas dan brutal, konflik antar kelompok sering terkait dengan agama seperti di Purworejo juni 1998 kaum muslim menyerang lima gereja, di Jember adanya perusakan terhadap toko-toko milik cina, di Cilacap muncul kerusuhan anti cina, adanya teror ninja bertopeng melanda Jawa Timur dari malang sampai Banyuangi. Isu santet menghantui masyarakat kemudian di daerah-daerah yang ingin melepaskan diri seperti Aceh, begitu juga dengan Papua semakin keras keinginan membebaskan diri. Juli 1998 OPM mengibarkan bendera bintang kejora sehingga mendapatkan perlawanan fisik dari TNI.

Berakhirnya Masa Pemerintahan B.J. Habibie

Pada tanggal 14 Oktober 1999 Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan Sidang Umum MPR namun terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban presiden karena Pemerintahan Habibie dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rezim Orba. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR Amien Rais menutup Rapat Paripurna sambil mengatakan, ”dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak”. Pada hari yang sama Presiden habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pencalonan presiden.

B. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Terpilihnya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI dipicu juga dari penolakan MPR atas laporan B.J. Habibie, Pada 20 Oktober 1999, MPR berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara. Gusdur melakukan banyak trobosan untuk mengangkat kaum minoritas. Misalnya: memperbolehkan perayaan imlek yang pada masa Soeharto dilarang, meminta agar TAP MPR tentang pelanggaran maxsisme-leninisme, di cabut. Hal ini cukup kontroversial, sebab pada masa Soeharto, PKI (yang terkait dengan maxsisme-leninisme) sudah dihitamkan. Dengan membuka  keadilan pada kaum minoritas, gusdur menunjukan adanya persamaan derajat antarawarga. Pada masa jabatan yang sangat singkat, gusdur sering sekali melakukan kunjungan keluar negeri dengan tujuan untuk memperbaiki citra Indonesia dimata dunia sekaligus membuka peluang untuk melakukan kerjasama dengan Negara-negara yang beliau kunjungi.

Gusdur juga melakukan perdamaian dengan Israel. gusdur adalah orang menjunjung tinggi kebebasan umat beragama, menekankan bahwa Islam tidak boleh memandang segala sesuatu yang berbau Barat adalah kesalahan.  Bekerja sama dengan Israel bukan berarti  membenci atau melucuti dukungan Palestina.

C. Masa Pemerintahan Megawati

Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 200120 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan merupakan anak dari presiden Indonesia pertama. Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Pemilu 1999.

Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Sidang Istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Megawati dilantik pada 23 Juli 2001, sebelumnya dari tahun 19992001, ia menjabat Wakil Presiden di bawah Gus Dur. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, diakannya pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia.

Beberapa Prestasi Megawati selama 3 tahun memeritah

1.    Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, angka kemiskinan.

2.    Melakukan stabilisasi kondisi polhukkam dalam negeri peninggalan pemerintahan sebelumnya (1998-2001) yang penuh dgn “kegaduhan” sehingga Indonesia bisa kembali membangun.

3.    Memberikan kondisi yang kondusif bagi legislative untuk melakukan fungsi legislasinya sehingga banyak UU yang telah disahkan pada masa kepemimpinan mega dibandingkan masa pemerintah lain (HBB, GD, Sby).

4.     Melakukan pembangunan infrastruktur yang vital diantaranya meliputi Tol Cipularang (Cikampek-bandung), Tol Cikunir, Jembatan Suramadu Jatim, Rel ganda Serpong – Jkt, Rel ganda Jakarta – Bandung & bnyk pembangunan infrastruktur lainnya.

5.    Mulai melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan keberanian me -nusakambang- kan dan memenjarakan kroni Soeharto (Tommy Soehato, Bob Hasan dan Probosutedjo) dan menangkap konglomerat bermasalah Nurdin Halid. KPK didirikan pada masa pemerintahan megawati.

6.    Berhasil menyehatkan perbankan nasional yang collapse setelah krisis ekonomi 1998 terbukti dengan dibubarkan BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan saat ini perbankan nasional menjadi relative sehat.

7.    Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yg terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri.

8.    Melakukan pemerataan pembangunan dengan membentuk provinsi baru berdasarkan kebutuhan yaitu Kepulauan Riau dan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

9.    Politik luar negeri yang lebih bebas dan aktif diantaranya dengan mengutuk agresi militer yg dilakukan AS ke Iraq dan menolak permintaan AS untuk menyerahkan Abu Bakar Baasyir ke AS.

10.    Berhasil membeli pesawat tempur Sukhoi dan heli Mi-35 dari Rusia tanpa perlu gembar gembor dan memberatkan APBN. Ini juga menjaga citra kemandirian Indonesia dari kooptasi Negara adi daya Amerika Serikat.

11.    Berhasil menghasilkan 45 milyar dolar AS dari penjualan LNG Tangguh ke China, Korea dan Meksiko selama 20 tahun ke depan. Harga kontrak dapat dievaluasi setiap 4 tahun.

12.    Berhasil mengungkapkan para pelaku terorisme diantaranya Bom Bali I dan II yang telah menewaskan ratusan orang yaitu dengan menangkap Amrozi, Imam samudra, Mukhlas dan Al faruq dan kasus pengeboman lain yaitu Bom JW marriot, Kedubes Australia dan Bom BEJ dan Medan

13.    Melakukan operasi kesejahteraan dan militer di Aceh yaitu dengan mengembalikan proporsi pendapatan dari Lapangan Arun sebagian besar kepada rakyat Aceh dgn status daerah Otonomi Khusus dan menangkap anggota GAM bersenjata sehingga jumlahnya hanya tinggal ratusan dan lari ke hutan. Indonesia juga berhasil menangkap dan mengadili ratusan anggota GAM dan para petinggi GAM di Indonesia yaitu Muzakir manaf, Irwandy Yusup dll dan memenjarakannya.

Selain prestasi-prestasi yang diraih, ada kegagalan dalam pemerintahan megawati, seperti :

Megawati dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa. Menurut beberapa pengamat politik dan pemerintahan, kebijakan pemerintah Megawati sepanjang tahun 2002  cenderung mengabaikan aspirasi rakyat dan hanya berorientasi pada kepentingan kalangan tertentu serta tidak mampu melepaskan Indonesia dari tekanan pihak-pihak asing, kegagalan diplomasi Indonesia sehingga kepulauan Sipadan-Ligitan lepas dari Indonesia, serta kasus penjualan saham Indosat, gejala munculnya pola lama dalam pemerintahan Megawati yaitu pendekatan represif dalam menyelesaikan masalah dan sakralisasi lembaga kepresidenan, kegagalan partai politik yang terlibat dalam pemerintahan gotong royong dalam mengartikulasi kepentingan rakyat, tak ada upaya pemberantasan KKN, sebaliknya praktik korupsi makin terang-terangan dan meluas, kebijakan pemerintah yang memberi pengampunan terhadap sejumlah koruptor jelas mengingkari nilai keadilan

Kegagalan Pemerintahan Megawati dalam menjalankan Reformasi Birokrasi ini mengakibatkan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Megawati menjadi menurun akibatnya dalam pemilihan Presiden secara langsung Rakyat menaruh harap perubahan pada pasangan SBY – JK.

D. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Kepemimpinan Pak SBY periode 2004-2009 dan 2009-2014 sudah barang tentu sangat berbeda. Periode 2004-2009 pemerintahan SBY-Kalla telah menetapkan sasaran pokok pembangunan lima tahun 2004-2009 sebagai berikut; menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 9,7 persen dari angkatan kerja (9,9 juta jiwa) di tahun 2004 menjadi 5,1 persen (5,7 jutajiwa) pada tahun 2009, mengurangi tingkat kemiskinan dari 16,6 persen dari total penduduk (36,1 juta jiwa) menjadi 8,2 persen (18,8 juta jiwa) di tahun 2009, dan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut ditargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,6 persen per tahun selama periode 2004-2009.

Pada masa pemerintahan SBY – Boediono (2009-2014), memiliki karakteristik pemerintahan yang berbeda dari masa pemrintahan sebelumnya, Periode 2009-2014, Pak SBY banyak melakukan perubahan kebijakan khususnya di bidang perekonomian antara lain adalah mengganti pola kebijakan perekonomian yang selama ini mengarah ke Amerika Serikat (arah ini sudah di anut sejak era Orba –sebut saja America’s Way), ke arah China (China’s Way). Satu hal yang paling menonjol dalam “China’s Way” adalah agresifitas yang dimulai dalam membangun infrastruktur dan serta langkah nyata dan konsisten tanpa pandang bulu dalam mencegah dan membasmi korupsi. SBY melakukan pembangunan berkelanjutan selama masanya menjabat sebagai presiden 2 kali berturut-turut. Salah satu contoh pembangunan berkelanjutan tersebut adalah kebijakan subsidi BBM, pembentukan perumahan murah bagi rakyat yang akan menampung rakyat miskin yang hidup di kolom jembatan, juga golongan rakyat lain yang belum punya rumah layak, Kebijakan moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) daerah yang dijalankan  dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025 dalam konteks jangka panjang, pembangunaan perdesaan didorong keterkaitannya dengan pembangunan perkotaan secara sinergis dalam suatu wilayah pengembangan ekonomi. Dari sisi program nasional, Presiden SBY mendorong pengembangan agroindustri padat pekerja di sektor pertanian dan kelautan, sebagaimana kebijakan dana Rp 100 juta per desa untuk program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), program pertanian kawasan transmigrasi, maupun program pengembangan masyarakat pesisir dan kepulauan, serta reformasi agraria untuk meningkatkan akses lahan bagi petani desa. SBY juga telah mendorong pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat. Pengembangan itu didanai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan maupun berbagai kegiatan sektoral dari Kementerian daerah, serta peningkatan kesehatan masyarakat.

Meskipun bedasarkan hasil survey LSI tahun 2010 masyarakat mengaku puas, namun ada banyak hal pula yang ternyata menjadi keburukan pemerintahan SBY, antara lain adalah banyaknya kasus bersar yang belum tuntas ditangani pemerintah, seperti kasus Bank Century, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, kasus dugaan suap atas Nazaruddin, SBY dianggap tidak memiliki operator politik untuk membantunya menuntaskan masalah, Buruknya kinerja pemerintahan SBY tidak lepas dari sikap Presiden SBY dalam menjalankan pemerintahan. SBY dianggap lebih suka terlihat cantik, santun dan berambut rapi di depan kamera dibanding bekerja keras mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Lesmana M.A., Prof. Dr. Tjipta . 2009 . DARI SOEKARNO SAMPAI SBY : Intrik & lobi Politik Para Penguasa . Jakarta : Gramedia

Kencana Syafiie, Inu, Azhari. 2005. Sistem Politik Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama

www. History Indonesia.com

http://nusantaranews.wordpress.com/

www.Wikipedia.com

http://ananda-jagadhita.blogspot.com/2011/05/masa-pemerintahan-habibie.html