Semenjak mei 1998, tepatnya tiga belas tahun yang lalu Indonesia telah mengalami era baru, berakhirnya orde baru dibawah Soeharto dan lahirlah era baru yang disebut reformasi. Reformasi adalah mimpi besar dari bangsa ini, khususnya kaum intelektual muda. Sebuah mimpi telah nyata, sebuah harapan besar dan sebuah perubahan telah dinantikan bangsa ini.  Tiga belas tahun berlalu, pastilah bukan perjalanan singkat, benar saja 4 presiden berganti, 2 kali pemilu secara langsung dilakukan dan banyak hal telah terjadi sepanjang reformasi. Reformasi menjadi awal perombakan sistem pengelolaan negara kita yang sebelumnya kurang menunjukkan hakikat negara yang menganut demokrasi. Bahkan kepentingan rakyat dalam bidang politik pada masa sebelumnya (masa orde baru) seringkali diabaikan dan dibungkam. Sehingga dalam bidang politik masyarakat kurang memiliki peranan. Seiring berjalannya waktu, kenyataan yang diberikan seakan tidak sebesar harapan yang dimimpikan dan dinantikan.

Setelah kurang lebih 13 tahun berjalan, “cacat” itu baru mulai terlihat dan mungkin saja semakin lama semakin parah apabila tidak segera di benahi. Pemilu langsung memang sukses diadakan, tapi reformasi tidak boleh dikurung hanya dalam rangka pemilu. Bidang-bidang seperti pendidikan, energi, sosial sekan-akan disisihkan dari payung reformasi. Pendidikan masih carut marut, birokrasi masih bermodel orde baru, bahkan belakangan olahraga pun ikut-ikutan mudik ke orde baru. Reformasi akan jadi reformasi kalau dapat dibangun dalam keutuhan. Bangunan reformasi harus bisa menyentuh segala bidang. Reformasi harus seperti oksigen yang dapat dihirup oleh semua orang, semua elemen, semua struktur dan semua aspek. Reformation must be a spirit of life. Spirit untuk mengembalikan nilai-nilai yang berlandaskan pancasila (keTuhanan, keadilan, persatuan, kerakyatakan, kesejahteraan) masuk  mempengaruhi segala bidang. Dari semangat inilah titik berangkat untuk merumuskan konsep berbangsa dan bernegara yang utuh dan holistic berdasarkan pancasila.

Terutama Reformasi politik yang tengah dan diharapkan akan berujung pada implikasi positif, reformasi dibidang politik harus meminimalisasi praktik politik negative yang selama ini berlangsung. Saat ini partai politik belum menjadi gerbong untuk mengartikulasi kepentingan elemen-elemen tertentu di masyarakat tetapi hanya menjadi representasi kepentingan segelintir elite yang memperalat aspirasi masyarakat bawah. Bahkan partai-partai politik yang ada dapat dinilai minim, seperti kemampuan pengelilaan keuangan partai politik tidak akuntabel, tindakan indisipliner para fungsionaris para partai politik untuk melaporkan harta kekayaannya, padahal yang bersangkutan menempati jabatan public, banyak anggota parlemen yang terjerat tindak pidana korupsi, tingkat pengembalian dana hasil gratifikasi ke komisi pemberantasan korupsi yang rendah, serta miskin proses kaderisasi sebagai bentuk pengisian jenjang karier politik berbasis kompetensi dan profesionalisme (political merit system).

Sehingga fenomena yang terjadi di Negeri ini sangat mengerikan, seperti Korupsi di Indonesia sudah sangat memperhatinkan. Tindih-menindih muncul ke permukaan. Padahal, sebagai bangsa kita telah memasuki tahun ke tigabelas era-reformasi, era pemberantasan KKN. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya. Korupsi dikatakan sudah membudaya. Political and Ecinomic Risk Consultancy (PERC) menempatkan Indonesia sebagai Negara terkorup di Asia dan peringkat 10 besar dunia pada tahun 2007. Korupsi berjamaah di lakukan di banyak tempat. Akhir-akhir ini dikabarkan angka korupsi di Indonesia semakin naik, sebanyak 155 kepala daerah menjadi tersangka kasus koruspi dan setiap hari ada 1 pejabat yang menjadi tersangka korupsi. Sungguh mengerikan bukan? tetapi praktik korupsi yang paling mengerikan terjadi melalui pembuatan kebijakan, yakni korupsi politik (political corruption). Disebut mengerikan karena ia berimbas pada masyarakat luas, sekaligus sulit diidentifikasi sebagai korupsi karena terjadi secara legal-formal.

Sebenarnya korupsi adalah sesuatu yang dibenci sekaligus dicintai.  Dibenci karena korupsi menjadi sumber penyebab kemelaratandan kesengsaraan rakyat. Namun, korupsi juga dicintai karena memberikan sumber penghasilan tambahan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki gaji rendah, serta menjadi simbiol kenikmatan dunia bagi sejumlah orang. Jika hokum ditegakkan pada tiap koruptor, semua penjara yang ada di Indonesia menjadi penuh. Dan jika korupsi itu telah diterima sebagai bagian dari budaya bangsa sehingga semua orang menjadi tersangka , niscaya wilayah Indonesia akan menjadi penjara terbesar di dunia. Tingginya tingkat korupsi di Indonesia megindikasikan kegagalan pemerintah dalam strategi pemberantasan korupsi. Factor yang berpotensi menjadi penyebab kegagalan tersebut :

  1. Komitmen yang rendah dari elite politik dan birokrasi.
  2. Pendekatan yang sporadic, tidak komprehensif, dan kadang kala kontraproduktif.
  3. Transisi dan distorsi demokrasi yang sedang terjadi, yang secara keseluruhan menghasilkan elite politik dan borikrasi yang ditandai oleh rendahnya kualitas moral (moral hazard) dan kompetensi yang rendah (lack of capacity).

Di Indonesia, korupsi sudah menjadi penyakit mental. Bahkan didalam birokrasi, penyakit mental tersebut sudah sangat melembaga sebagai sebuah bureaupathology – penyakit yang sudah lama, menahun dan menular. Menurut Taufiq Efendi, Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), hal ini terjadi karena ada kekeliruan peradaban (civilization fallacies) yang tidak datang dengan sendirinya, melainkan karena adanya kebiasaan yang permisif dalam waktu yang lama (layanan public, 2005). Sikap permisif terhadap keberlangsungan praktik korupsi ditujukan untuk melanggengkan kenikmatan hidup sekelompok orang dengan menyebabkan kerugian pada kelompok lain.

Sikap permisif atas tindakan korupsi secara sistematik telah mengarahkan bangsa Indonesia untuk menerima korupsi sebagai budaya, bahkan sebagai peradaban. Secara individual, perilaku korupsi dianggap sangat fungsional untuk mengatasi masalah rendahnya gaji pegawai negeri, meskipun perilaku tersebut dapat merugikan rakyat banyak karena perilaku korupsi pada akhirnya merupakan prinsip zero sum game, yaitu suatu keadaan ketika ada pihak yang diuntungkan sekaligus ada pihak yang dirugikan.

Mengapa rakyat sampai begitu lama toleran terhadap kleptokrasi? Sebab, hak rakyat telah dilucuti, dan monopoli mutlak kekuasaan melalui pendekatan keamanan yang mampu meredam embrio kerusuhan dengan cara-cara yang menimbulkan ketakutan missal. Ideology dan agama, takhayul dan kepercayaan pra-religius dimanfaatkan untuk membenarkan penguasa. Ideology dipakain untuk pembenaran, tugu-tugu ditegakkan dan sejarah disesuaikan untuk pelestarian rezim dan orang berani mengorbankan nyawanya untuk ideology. Kleptokrasi adalah pemerintahan inegaliter yang sama sekali tidak adil. Inti dari kleptokrasi adalah memindahkan kekayaan nasional dari rakyat kepada lapisan atasyang berkuasa : politikus, birokrasi, militer dan polisi, pengusaha dan pemilik modal. Tampaknya sulit memang, presiden kita untuk membasmi kleptokrasi atau para koruptor karena cabinet justru cenderung mengabadikan kleptokrasi. Cabinet terjerumus ke dalam problem yang dibuatnya sendiri.

Tanah air kita saat ini merupakan negeri penuh keberingasan. Mulut kita penuh madu, namun hati kita penuh empedu. Pergulatan antara kebaikan dan kejahatan masih akan terus berlanjut sampai pada titik terakhir. Tetapi kita harus yakin bahwa kebaikan manusia akan selalu ada walau tak terlihat

DAFTAR PUSTAKA

Jacob,T.2004.Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis: Catatan di Senjakala. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia

Prasojo,Eko.2009.Reformasi kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi. Jakarta:Salemba Humanika

http://lenterapena.wordpress.com/2007/12/06/reformasi-antara-demokrasi-dan-kesejahteraan-rakyat/

http://veramartini.wordpress.com/2007/08/09/era-reformasi-dan-korupsi/