ipahipeh on October 8th, 2013

oleh :

 Arum sabtorini d0310012

Fahmy jafar d0310020

Hanifah kristiyanti d0310026

Rizky rachmawati d0310058

SEJARAH BIROKRASI

 

Perjalanan Birokrasi Indonesia Dari Masa ke Masa

Birokrasi Zaman Kerajaan

Sebagian besar wilayah Indonesia sebelum kedatangan bangsa asing pada abad ke-16, menganut sistem kekuasaan dan pengaturan masyarakat yang berbentuk sistem kerajaan. Dalam sistem kerajaan, pucuk pimpinan ada di tangan raja sebagai pemegang kekuasaan tunggal atau absolute. Segala keputusan ada di tangan raja dan semua masyarakat harus patuh dan tunduk pada kehendak sang Raja. Birokrasi pemerintahan yang terbentuk pada saat itu adalah birokrasi kerajaan, yang memiliki cirri-ciri sebagai berikut :

  1. Penguasa menganggap dan menggunakan administrasi publik sebagai urusan pribadi.
  2. Administrasi adalah perluasan rumah tangga istana.
  3. Tugas pelayanan ditujukan kepada pribadi sang raja.
  4. “Gaji” dari raja kepada bawahan pada hakikatnya adalah anugerah yang juga dapat ditarik sewaktu- waktu sekehendak raja.

Para pejabat kerajaan dapat bertindak sekehndak hatinya terhadap rakyat, seperti halnya dilakukan oleh raja. Aparat kerajaan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan raja. Di dalam pemerintahan pusat (keratin), urusan dalam pemerintahan diserahkan kepada empat pejabat setingkat menteri (wedana lebet) yang dikoordinasikan oleh seorang pejabat setingkat Menteri Kordinator (pepatih lebet). Pejabat-pejabat kerajaan tersebut masing-masing membawahi pegawai (abdidalem) yang jumlahnya cukup banyak. Daerah di luar keraton, seperti daerah pantai raja menunjuk bupati-bupati yang setia kepada raja untuk menjadi penguasa daerah. Para bupati biasanya bupati lama yang telah ditaklukkan oleh raja, pemuka masyarakat setempat, atau saudara raja sendiri.

 

Birokrasi Zaman Kolonial

Pelayanan publik pada masa pemerintahan kolonial Belanda tidak terlepas dari sistem administrasi pemerintahan yang berlangsung pada saat itu. Kedatangan penguasa kolonial tidak banyak mengubah sistem birokrasi dan adminitrasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia, sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai wilayah nusantara baik secara politik maupun ekonomi, pemerintah kolonial menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat, motif utamanya adalah menanamkan pengaruh politiknya terhadap elite politik kerajaan. Selama pemerintahan kolonial terjadi dualisme sistem birokrasi pemerintahan. Di satu sisi telah mulai diperkenalkan dan diberlakukan sistem administrasi kolonial (binnenlandcshe Bestuur) yang mengenalkan sistem birokrasi dan administrasi modern, sedangkan pada sisi lain, sistem tradisional (Inheemsche Bestuur) masih tetap dipertahankan.

Birokrasi pemerintahan kolonial disusun secara hierarki yang puncaknya pada Raja Belanda. Dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan di Negara jajahan, Ratu Belanda menyerahkan kepada wakilnya, yakni seorang gubernur jenderal. Kekuasaan dan kewenangan gubernur jenderal meliputi seluruh keputusan politik di wilayah Negara jajahan yang dikuasai. Gubernur Jenderal dibantu oleh para gubernur dan residen. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di Batavia untuk wilayah provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten terdapat asisten residen dan pengawas yang diangkat oleh gubernur jenderal untuk mengawasi bupati dan wedana dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.

 

Birokrasi Zaman Orde Lama

Berakhirnya masa pemerintahan kolonial membawa perubahan sosial politik yang sangat berarti bagi kelangsungan sistem birokrasi pemerintahan. Perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi diantara pendiri bangsa di awal masa kemerdekaan tentang bentuk Negara yang akan didirikan, termasuk dalam pengaturan birokrasinya, telah menjurus ke arah disintegrasi bangsa dan keutuhan aparatur pemerintahan. Perubahan bentuk Negara dari kesatuan menjadi federal berdasarkan konstitusi RIS melahirkan dilematis dalam cara pengaturan aparatur pemerintah. Setidak-tidaknya terdapat dua persoalan dilematis menyangkut birokrasi pada saat itu. Pertama, bagaimana cara menempatkan pegawai Republik Indonesia yang telah berjasa mempertahankan NKRI, tetapi relatif kurang memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang memadai. Kedua, bagaimana menempatkan pegawai yang telah bekerja pada Pemerintah belanda yang memiliki keahlian, tetapi dianggap berkhianat atau tidak loyal terhadap NKRI.

Demikian pula penerapan sistem pemerintahan parlementer dan sistem politik yang mengiringinya pada tahun 1950-1959 telah membawa konsekuensi pada seringnya terjadi pergantian kabinet hanya dalam tempo beberapa bulan. Seringnya terjadi pergantian kabinaet menyebabkan birokrasi sangat terfragmentasi secara politik. Di dalam birokrasi tejadi tarik-menarik antar berbagai kepentingan partai politik yang kuat pada masa itu. Banyak kebijakan atau program birokrasi pemerintah yang lebih kental nuansa kepentingan politik dari partai yang sedang berkuasa atau berpengaruh dalam suatu departemen. Program-program departemen yang tidak sesuai dengan garis kebijakan partai yang berkuasa dengan mudah dihapuskan oleh menteri baru yang menduduki suatu departemen. Birokrasi pada masa itu benar- benar mengalami politisasi sebagai instrument politik yang berkuasa atau berpengaruh. Dampak dari sistem pemerintahan parlementer telah memunculkan persaingan dan sistem kerja yang tidak sehat di dalam birokrasi. Birokrasi menjadi tidak professional dalam menjalankan tugas-tugasnya, birokrasi tidak pernah dapat melaksanakan kebijakan atau program-programnya karena sering terjadi pergantian pejabat dari partai politik yang memenangkan pemilu. Setiap pejabat atau menteri baru selalu menerapkan kebijakan yang berbeda dari pendahulunya yang berasal dari partai politik yang berbeda. Pengangkatan dan penempatan pegawai tidak berdasarkan merit system, tetapi lebih pada pertimbangan loyalitas politik terhadap partainya.

Birokrasi Zaman Orde Baru

Birokrasi pada masa Orde Baru menciptakan strategi politik korporatisme Negara yang bertujuan untuk mendukung penetrasinya ke dalam masyarakat, sekaligus dalam rangka mengontrol piblik secara penuh. Strategi politik birokrasi tersebut merupakan strategi dalam mengatur system perwakilan kepentingan melalui jaringan fungsional nonideologis, dimana sistem tersebut memberikan berbagai lisensi pada kelompok fungsional dalam masyarakat, seperti monopoli atau perizinan, yang bertujuan untuk meniadakan konflik antar kelas atau antar kelompok kepentingan dalam masyarakat yang memiliki konsekuensi terhadap hilangnya pluralitas social,politik maupun budaya. Pemerintahan Orde Baru mulai menggunakan birokrasi sebagai premium mobile bagi program pembangunan nasional. Reformasi birokrasi yang dilakukan diarahkan pada :

  1. Memindahkan wewenang administratif kepada eselon atas dalam hierarki birokrasi.
  2. Untuk membuat agar birokrasi responsif terhadap kehendak kepemimpinan pusat.
  3. Untuk memperluas wewenang pemerintah baru dalam rangka mengkonsolidasikan pengendalian atas daerah-daerah.

 

Birokrasi Zaman Reformasi

Publik mengharapkan bahwa dengan terjadinya Reformasi, akan diikuti pula dengan perubahan besar pada desain kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik yang menyangkut dimensi kehidupan politik, sosial, ekonomi maupun kultural. Perubahan struktur, kultur dan paradigma birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat menjadi begitu mendesak untuk segera dilakukan mengingat birokrasi mempunyai kontribusi yang besar terhadap terjadinya krisis multidimensional yang tengah terjadi sampai saat ini. Namun, harapan terbentuknya kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelanggan sebagaimana birokrasi di Negara-negara maju tampaknya masih sulit untuk diwujudkan. Osborne dan Plastrik (1997) mengemukakan bahwa realitas sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi oleh Negara-negara yang sedang berkembang seringkali berbeda dengan realitas sosial yang ditemukan pada masyarakat di negara maju. Realitas empirik tersebut berlaku pula bagi birokrasi pemerintah, dimana kondisi birokrasi di Negara-negara berkembang saat ini sama dengan kondisi birokrasi yang dihadapi oleh para reformis di Negara-negara maju pada sepuluh dekade yang lalu. Persoalan birokrasi di Negara berkembang, seperti merajalelanya korupsi, pengaruh kepentingan politik partisan, sistem Patron-client yang menjadi norma birokrasi sehingga pola perekrutan lebih banyak berdasarkan hubungan personal daripada faktor kapabilitas, serta birokrasi pemerintah yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat favorit untuk mencari lapangan pekerjaan merupakan sebagian fenomena birokrasi yang terdapat di banyak Negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi, tampaknya belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. Perkembangan birokrasi kontemporer memperlihatkan bahwa arogansi birokrasi sering kali masih terjadi. Kasus Brunei Gate dan Bulog Gate setidak-tidaknya memperlihatkan bahwa pucuk pimpinan birokrasi masih tetap mempraktikkan berbagai tindakan yang tidak transparan dalam proses pengambilan keputusan. Birokrasi yang seharusnya bersifat apolitis, dalam kenyataannya masih saja dijadikan alat politik yang efektif bagi kepentingan-kepentingan golongan atau partai politik tertentu. Terdapat pula kecenderungan dari aparat yang kebetulan memperoleh kedudukan atau jabatan strategis dalam birokrasi, terdorong untuk bermain dalam kekuasaan dengan melakukan tindak KKN. Mentalitas dan budaya kekuasaan ternyata masih melingkupi sebagian besar aparat birokrasi pada masa reformasi. Kultur kekuasaan yang telah terbentuk semenjak masa birokrasi kerajaan dan kolonial ternyata masih sulit untuk dilepaskan dari perilaku aparat atau pejabat birokrasi. Masih kuatnya kultur birokrasi yang menempatkan pejabat birokrasi sebagai penguasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa sebagai pihak yang dikuasai, bukannya sebagai pengguna jasa yang seharusnya dilayani dengan baik, telah menyebabkan perilaku pejabat birokrasi menjadi bersikap acuh dan arogan terhadap masyarakat

Dalam kondisi pelayanan yang sarat dengan nuansa kultur kekuasaan, publik menjadi pihak yang paling dirugikan. Kultur kekuasaan dalam birokrasi yang dominan membawa dampak pada terabaikannya fungsi dan kultur pelayanan birokrasi sebagai abdi masyarakat. Pada tataran tersebut sebenarnya berbagai praktik penyelewengan yang dilakukan oleh birokrasi terjadi tanpa dapat dicegah secara efektif. Penyelewengan yang dilakukan birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa menjadikan masyarakat sebagai objek pelayanan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pribadi pejabat ataupun aparat birokrasi. Inefisiensi kinerja birokrasi dalam penyelengaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik masih tetap terjadi pada masa reformasi. Birokrasi sipil termasuk salah satu sumber terjadinya inefisiensi pemerintahan. Inefisiensi kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik terlihat dari masih sering terjadinya kelambanan dan kebocoran anggaran pemerintah. Jumlah aparat birokrasi sipil yang terlampau besar merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap inefisiensi pelayanan birokrasi. Lambannya kinerja pelayanan birokrasi dimanifestasikan pada lamanya penyelesaian urusan dari masyarakat yang membutuhkan prosedur perizinan birokrasi seperti pengurusan sertifikasi tanah, IMB, HO dan sebagainya.

Sebagian besar aparat birokrasi masih memiliki anggapan bahwa eksistensinya tidak ditentukan oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pengguna jasa. Persepsi yang masih dipegang kuat aparat birokrasi adalah prinsip bahwa gaji yang diterima selama ini bukan dari masyarakat tetapi dari pemerintah sehingga konstruksi nilai yang tertanam dalam birokrasi yang sangat independen terhadap publik tersebut menjadikan birokrasi memiliki anggapan bahwa masayarakat-lah yang membutuhkan birokrasi, bukan sebaliknya. Kecenderungan perilaku birokrasi yang masih tetap korup dan belum mengubah kultur pelayanan kepada publik, semakin terlihat pada masa reformasi. Birokrasi di Indonesia saat ini masih dikuasai oleh kekuatan yang begitu terbiasa berperilaku buruk selama puluhan tahun, birokrasi tidak hanya mengidap kleptomania tetapi juga antireformasi. Kontraproduktif dalam birokrasi tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya penularan ke seluruh jaringan birokrasi pemerintah baik Pusat maupun Daerah, baik di kalangan pejabat tinggi maupun di kalangan aparat bawah. Masih belum efektifnya penegakkan hukum dan kontrol publik terhadap birokrasi, menyebabkan berbagai tindakan penyimpangan yang dilakukan aparat birokrasi masih tetap berlangsung.

 

 

 

Membangun Paradigma Baru

Pembahasan soal pertanyaan pokok apakah birokrasi perlu berpolitik atau tidak, merupakan persoalan yang sering dibahas dalam studi ilmu politik. Untuk kasus Indonesia era Orde Lama Dan Orde Baru, dalam praktiknya birokrasi terlibat dalam kepengurusan dan pemenangan partai politik pemerintah. Walaupun dalam dua zaman tersebut, sebagaimana kalangan aktor politik, para ilmuwan politik dan cendekiawan pun ada yang berbeda pandangan. Ada yang menyatakan setuju (pro) dan ada pula yang menyatakan menolak (kontra) terhadap peran birokrasi dalam kehidupan politik. Mereka yang pro terhadap ide birokrasi boleh berpolitik antara lain mendasarkan diri pada asumsi bahwa semua orang mempunyai hak memilih dan hak dipilih, sehingga tidak rasional membatasi peran politik pegawai negeri. Pembatasan seperti itu menurut kubu ini dicarikan alasan sebagai tindakan pelanggaran HAM. Sedangkan mereka yang kontra, lebih mendasarkan diri pada pertimbangan kenyataan politik bahwa sangat sulit bagi masyarakat luas yang dilayani dan tidak adil bagi partai politik lainnya, bila birokrasi boleh dan harus berperan ganda sebagai pegawai pemerintah yang nota bene menjadi pelayan masyarakat, sekaligus bertindak sebagai aktor politik.

Gejala tumpang tindihnya kedua peran tersebut (sebagai pelayan masyarakat dan aktor politik sekaligus) baik dalam tingkatan perorangan maupun institusi birokrasi, diduga dan diyakini akan menyebabkan conflict of interest yang pada akhirnya akan merusak salah satu wadah tersebut, merusak kinerja birokrasi ataupun bisa merusak kehidupan politik, yang menciptakan pembusukan politik dalam jangka panjang. Bagian penting yang relevan diperhatikan untuk menyusun paradigma baru birokrasi adalah perlunya menumbuhkan kesadaran bahwa birokrasi perlu mengakui bahwa publik-lah yang berkuasa, karena mereka dibiayai oleh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Begitu juga perlu menghidupkan koordinasi dan pengawasan dari rekan kerja ketimbang koordinasi dan pegawasan dari atasan. Dalam model pemerintahan enterpreuneur, pemerintah dan birokrasi bertindak mengarahkan masyarakat, bukan mengurusi semua bidang kemasyarakatan; melakukan pemberdayaan masyarakat bukan cuma melayani masyarkat; membuka kompetisi dan saling bersaing dalam memberikan pelayanan yang terbaik, bukan monopoli bidang usaha; bekerja digerakkan oleh misi yang ditetapkan oleh Negara,bukan aturan yang dibuat sendiri oleh birokrat; menghasilkan pendanaan, bukan menunggu anggaran dari Negara; bekerja dikendalikan oleh warga Negara pembayar pajak, bukan aturan sepihak birokrat; memperhitungkan adanya tabungan, bukan hanya menghabiskannya; mempunyai prinsip lebih baik mencegah, daripada mengobati permasalahan; melibatkan kerja dan pengawasan kelompok (peer group),bukan hanya kerja individu atau pengawasan atasan; lebih memperhatikan kemauan pasar, ketimbang maunya organisasi saja.

Selain itu, ada pemikiran yang terus berkembang misalnya : Adanya keinginan perlu tumbuhnya kesadaran baru di kalangan PNS dan pejabat struktural maupun fungsional bahwa rakyat banyak yang diwakili di legislatif-lah yang berkuasa, sedangkan pemerintah dan birokrasi hanya pelaksana.

Birokrasi perlu transparan dalam kegiatan- kegiatannya dan dalam membuat ketentuan- ketentuan teknis harus terbuka dan mengikutsertakan wakil-wakil kelompok kepentingan dalam masyarakat.

Pejabat birokrasi perlu “merakyat”, mau turun ke lapangan ke bidang tanggung jawabnya.

Keinginan kelompok LSM agar segala sesuatu yang sudah bisa dan diurus oleh masyarakat, biarkan dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri.

 

PENGERTIAN BIROKRASI

Sebelum mengkaji mengenai birokrasi, akan digambaran terlebih dahulu mengenai biro dan siapa birokrat itu. Biro (bureau) merupakan suatu bentuk organisasi. Sedangkan pengertian organisasi itu sendiri menurut Chaster I Benard, dalam Down (1967) adalah suatu koordinasi kegiatan-kegiatan atau kekuatan-kekuatan dua orang atau lebih yang secara sadar dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian untuk Biro itu sendiri diartikan sebagai organisasi yang berskala besar, memiliki pekerja yang bekerja secara penuh “full time”, promosi dalam biro berdasarkan pada penilaian kinerja dan hasil utama bukan dievaluasi secara langsung atau tidak langsung dalam pasar tempat terjadinya transaksi secara sukarela.

Kemudian birokrat sendiri menurut Downs, bukanlah diartikan setiap orang yang menjadi anggota biro. Akan tetapi diartikan sebagai orang yang bekerja yang ditandai dengan karakteristik organisasi diatas, yaitu birokrat adalah orang yang bekerja pada organisasi berskala besar, orang yang bekerja full time, kemudian kebijakan kepegawaian organisasi (penggajian, promosi, pensiun) merupakan bagian penting  dari anggota orgaanisasi dan didasarkan pada kinerja mereka, serta hasil kerja dalam organisasi yang mereka kerjakan yang dinilai. Beberapa hal penting tentang birokrat :

  1. Birokrat dapat bekerja pada organisasi walaupun bukan berbentuk biro. Pengertian ini memperbolehkan kita menhyebut birokrat pada organisasi swasta, yang secara intrinsik berbeda dengan biro
  2. Tidak semua pegawai dalam suatu biro dapat menjadi birokrat
  3. Secara individual birokrat lebih kurang memiliki ciri efisien, jujur, bekerja keras, teliti dan nilai-nilai yang pada umumnya berbeda dengan nonbirokrat.

Setelah itu dapatlah disimpulkan pengertian birokrasi. Pertama, birokrasi biasanya menunjuk pada suatu lembaga atau tingkatan lembaga khusus. Dalam pengertian ini, birokrasi dinyatakan sebagai suatu konsep yang sama dengan biro. Kedua, birokrasi juga dapat berarti sebagai suatu metode tertentu untuk mengalokasian sumber daya dalam suatu organisasi yang berskala besar. Ketiga, birokrasi diartikan sebagai “bureauness” or ”quality that distinguishes bureaus from other types of organization”. Dalam hal ini birokrasi merujuk pada kualitas yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Pengertian tersebut diatas dapat digunakan sesuai dengan konteks yang digunakan dalam mengartikan birokrasi.

Teori Birokrasi Max Weber

Max Weber adalah seorang sosiolog Jerman, dalam bukunya “The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism” dan “The Theory of Social and Economic Organization”, menggambarkan bentuk birokrasi sebagai cara ideal mengatur organisasi pemerintahan melalui prinsip-prinsip bentuk organisasi. Menurut observasi beberapa pakar komunikasi, konsep organisasi sebenarnya telah berkembang cukup lama, yakni mulai abad 20. Konsep-konsep birokrasi secara awam lekat dengan istilah “tak efektif”, “lambat”, “kaku”, bahkan “menyebalkan.” Istilah-istilah seperti ini pada satu sisi menemui sejumlah kebenarannya pada fakta lapangan, namun sebagian lain merupakan stereotipe yang sesungguhnya masih dapat diperdebatkan keabsahannya. Menurut Max Weber birokrasi diartikan sebagai “ideal type organization”yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Adanya pembagian pekerjaan, hubungan kewenangan dan tanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas.
  2. Kantor diorganisasikan secara hierarkis atau adanya rangkaian komando.
  3. Pejabat menejerial dipilih dengan kualifikasi teknis yang ditentukan dengan pendidikan dan ujian.
  4. Peraturan dan pengaturan mengarah pada pelaksanaan pekerjaan.
  5. Hubungan antar menejer dengan karyawan berbentuk imperasional.
  6. Pegawai yang berorientasi pada karier dan mendapatkan gaji yang tepat (Efisiensi).

Konsep-konsep inilah yang sekarang dikenal sebagai teori klasik (classical theory) atau terkadang beberapa orang mengenalnya sebagai teori tradisional. Hingga hari ini, dampak dari teori klasik pada organisasi masih mendominasi. Birokrasi adalah kata kunci utama yang dapat menghantarkan pada pemaknaan praktik classical theory, khususnya Indonesia yang terkenal dengan keruwetan birokrasinya yang telah membudaya. Dalam memahami teori organisasi klasik, maka nama besar Weber akan sulit untuk dilepaskan. Tokoh paradigm interpretatif  yang menjadi sangat popular dengan buah pemikirannya, yakni Karakteristik Organisasi Weberian (Organisasi Formal), akan selalu identik dengan keyword ‘birokrasi’, karena memang pada konsepnya terdapat konsep birokrasi yang mendetail.

Weber juga menyatakan, birokrasi itu sistem kekuasaan, di mana pemimpin (superordinat) mempraktekkan kontrol atas bawahan (subordinat). Sistem birokrasi menekankan pada aspek “disiplin.” Sebab itu, Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legal-rasional. Legal oleh sebab tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapa pun juga. Rasional artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya. Menutur Weber karakteristik birokrasi dapat diperjelasseperti apa yang dikemukakan oleh Kristiadi (1999)  dalam ( Joko Widodo,2005:12-13) sebagai berikut:

  1. Lingkup kewenangan berdasarkan pembagian kerja yang sistematis
  2. Pejabat terikat pada disiplin dan pengawasan yang ketat dan sistematis dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.
  3. Semua kegiatan diatur oleh sistem aturan yang sistematis
  4. Jabatan-jabatan mengikuti asas hierarki
  5. Pejabat hanya terikat pada satu tugas formal dan tidak personal
  6. Jabatan diisi berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat teknis yang dinyatakan melalui ujian atau ijazah. Pejabat bersangkutan diangkat dan bukan dipilih
  7. Jabatan itu merupakan karier berdasarkan waktu atau kecakapan

Dalam prinsip-prinsip bentuk birokrasi harus terdapat adanya antara lain:

  1. Struktur hirarkis formal pada setiap tingkat dan di bawah kontrol dan dikendalikan dalam sebuah hirarki formal atas dasar dari perencanaan pusat dan pengambilan keputusan.
  2. Manajemen dengan aturan yang jelas adanya pengendalian melalui aturan yang memungkinkan agar keputusan yang dibuat pada tingkat atas akan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh semua tingkat di bawahnya.
  3. Organisasi dengan fungsional yang khusus pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mereka yang benar merupakan ahli kemudian disusun dalam unit-unit berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan keahlian.
  4.  Mempunyai sebuah misi target yang akan dituju atau yang sedang dilaksanakan dalam upaya agar tujuan agar organisasi ini dapat melayani kepentingan yang akan diberdayakan termasuk dalam misi untuk melayani organisasi itu sendiri.

Teori Weber pada komunikasi organisasi menunjukkan suatu fenomena yang disebut komunikasi jabatan (positional communication). Relasionalitas dibentuk antar jabatan, bukan antar individu. Teori ini juga termasuk dalam tradisi posisional karena masih berada satu payung kajian mahzab klasik, selain teori empat sistem dari Likert. Dalam membahas mengenai otorita. Weber mengajukan 3 tipe idealnya yang terdiri dari: otorita tradisional, kharismatik dan legal rasional. Otorita tradisional mendasarkan diri pada pola pengawasan di mana legitimasi diletakkan pada loyalitas bawahan kepada atasan. Sedang otorita kharismatik menunjukkan legitimasi yang didasarkan atas sifat-sifat pribadi yang luar biasa. Adapun otorita legal rasional kepatuhan bawahan di dasarkan atas legalitas formal dan dalam yurisdiksi resmi. Kelemahan dari teori Weber terletak pada keengganan untuk mengakui adanya konflik di antara otorita yang disusun secara hierarkis dan sulit menghubungkan proses birokratisasi dengan modernisasi yang berlangsung di negara-negara sedang berkembang. Dalam teorinya, Weber mengemukakan 10 ciri organisasi, yaitu:

1.  Suatu organisasi terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan antara jabatan-jabatan. Blok-blok bangunan dasar dari organisasi formal adalah jabatan-jabatan.

2. Tujuan atau rencana organisasi terbagi ke dalam tugas-tugas, tugas-tugas tersebut disalurkan di antara berbagai jabatan sebagai kewajiban resmi  (job description).

3.  Kewenangan: melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan (saat resmi menduduki sebuah jabatan).

4.  Garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkhis.

5.  Sistem aturan dan regulasi yang umum tetapi tegas yang ditetapkan secara formal, mengatur tindakan-tindakan dan fungsi-fungsi jabatan dalam organisasi.

6.  Prosedur bersifat formal dan impersonal. Perlu adanya catatan tertulis demi kontinuitas, keseragaman (uniformitas), dan untuk maksud-maksud transaksi.

7.  Adanya prosedur untuk menjalankan disiplin anggota.

8.  Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi.

9.   Pegawai yang dipilih utk bekerja berdasarkan kualifikasi teknis.

10. Kenaikan jabatan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja.

Sebenarnya, Weber tidak pernah secara spesifik membangun sebuah teori birokrasi. Weber hanya mengamati organisasi negara yang dijalankan sebuah dinasti di masa hidupnya. Birokrasi tersebut bercorak patrimonial sehingga tidak efektif di dalam menjalankan kebijakan negara. Sebab itu, Weber membangun pengertian birokrasi sebagai sebuah organisasi yang legal rasional.

 

Konsep Birokrasi Martin Albrow

Martin Albrow adalah sosiolog dari Inggris. Ia banyak menulis seputar pandangan para ahli seputar konsep birokrasi Weber. Akhirnya, ia sendiri mengajukan beberapa konsepsinya seputar birokrasi. Albrow membagi 7 cara pandang mengenai birokrasi. Ketujuh cara pandang ini dipergunakan sebagai pisau analisa guna menganalisis fenomena birokrasi yang banyak dipraktekkan di era modern. Ketujuh konsepsi birokrasi Albrow adalah :

1. Birokrasi sebagai organisasi rasional

Birokrasi sebagai organisasi rasional sebagian besar mengikut pada pemahaman Weber. Namun, rasional di sini patut dipahami bukan sebagai segalanya terukur secara pasti dan jelas. Kajian sosial tidap pernah menghasilkan sesuatu yang pasti menurut hipotesis yang diangkat. Birokrasi dapat dikatakan sebagai organisasi yang memaksimumkan efisiensi dalam administrasi. Secara teknis, birokrasi juga mengacu pada mode pengorganisasian dengan tujuan utamanya menjaga stabilitas dan efisiensi dalam organisasi-organisasi yang besar dan kompleks. Birokrasi juga mengacu pada susunan kegiatan yang rasional yang diarahkan untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Perbedaan dengan Weber adalah, jika Weber memaklumkan birokrasi sebagai “organisasi rasional”, Albrow memaksudkan birokrasi sebagai “organisasi yang di dalamnya manusia menerapkan kriteria rasionalitas terhadap tindakan mereka.”

2. Birokrasi sebagai Inefesiensi Organisasi

Birokrasi merupakan antitesis (perlawanan) dari dari vitalitas administratif dan kretivitas manajerial. Birokrasi juga dinyatakan sebagai susunan manifestasi kelembagaan yang cenderung ke arah infleksibilitas dan depersonalisasi. Selain itu, birokrasi juga mengacu pada ketidaksempurnaan dalam struktur dan fungsi dalam organisasi-organisasi besar.

Birokrasi terlalu percaya kepada preseden (aturan yang dibuat sebelumnya), kurang inisiatif, penundaan (lamban dalam berbagai urusan), berkembangbiaknya formulir (terlalu banyak formalitas), duplikasi usaha, dan departementalisme. Birokrasi juga merupakan organisasi yang tidak dapat memperbaiki perilakunya dengan cara belajar dari kesalahannya. Aturan-aturan di dalam birokrasi cenderung dipakai para anggotanya untuk kepentingan diri sendiri.

3. Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat.

Birokrasi merupakan pelaksanaan kekuasaan oleh para administrator yang profesional. Atau, birokrasi merupakan pemerintahan oleh para pejabat. Dalam pengertian ini, pejabat memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melakukan sesuatu. Juga, seringkali dikatakan birokrasi adalah kekuasaan para elit pejabat.

4. Birokrasi sebagai administrasi negara (publik)

Birokrasi merupakan komponen sistem politik, baik administrasi pemerintahan sipil ataupun publik. Ia mencakup semua pegawai pemerintah. Birokrasi merupakan sistem administrasi, yaitu struktur yang mengalokasikan barang dan jasa dalam suatu pemerintahan. Lewat birokrasi, kebijakan-kebijakan negara diimplementasikan.

5. Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan pejabat

Birokrasi dianggap sebagai sebuah struktur (badan). Di struktur itu, staf-staf administrasi yang menjalankan otoritas keseharian menjadi bagian penting. Staf-staf itu terdiri dari orang-orang yang diangkat. Mereka inilah yang disebut birokrasai-birokrasi. Fungsi dari orang-orang itu disebut sebagai administrasi.

6. Birokrasi sebagai suatu organisasi

Birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi berskala besar, formal, dan modern. Suatu organisasi dapat disebut birokrasi atau bukan mengikut pada ciri-ciri yang sudah disebut.

7. Birokrasi sebagai masyarakat modern

Birokrasi sebagai masyarakat modern, mengacu pada suatu kondisi di mana masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang diselenggarakan oleh birokrasi. Untuk itu, tidak dibedakan antara birokrasi perusahaan swasta besar ataupun birokrasi negara. Selama masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang ada di dua tipe birokrasi tersebut, maka dikatakan bahwa masyarakat tersebut dikatakan modern.

 

CONTOH

Banyak sekali contoh-contoh birokrasi, karena birokrasi itu sendiri ada di setiap organisasi informal maupun formal. Kelompok kami akan menyebutkan beberapa contok bentuk birokrasi dan setelah itu akan kami jelaskan tentang peran birokrasi. Misalnya saja birokrasi berdasarkan tugasnya, ada departemen tenaga kerja, departemen pertahanan, atau departemen pendidikan. Tugas utama dari departemen-departemen ini adalah melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh lembaga eksekutif maupun yudikatif. Di Indonesia contoh yang paling mendekati adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Meskipun negara (eksekutif) terkadang masih merupakan pihak yang paling menentukan dalam pengangkatan pejabatnya, tetapi secara umum sebagai sebuah lembaga bisnis ia memiliki otoritas untuk menentukan jenis modal dan juga memutuskan apakah perusahaan akan melakukan pemekaran organisasi atau sebaliknya, perampingan. Tidak hanya itu masih ada beberapa bentuk birokrasi dalam pemerintahan Indonesia misalnya: Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang berfungsi untuk melakukan rekstrukturisasi kalangan bisnis tanah air yang di masa lalu dianggap banyak merugikan keuangan negara, dan secara lebih jauh, kesejahteraan masyarakat Indonesia akibat, katakanlah, ‘kredit-kredit macet’ mereka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan sejenisnya.

Dari contoh birokrasi-birokrasi yang disebutkan diatas setiap birokrasi dalam pemerintahan memiliki peran dalam pemerintahan. Peran birokrasi dalam pemerintahan modern adalah sebagai berikut:

  1. Administrasi

Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpul informasi. Dengan fungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara, di mana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan.

  1.  Pelayanan

Birokrasi sessungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Badan metereologi dan Geofisika (BMG) di Indonesia merupakan contoh yang bagus untuk hal ini, di mana badan tersebut ditujukan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam. Untuk batas-batas tertentu, beberapa korporasi negara seperti PJKA atau Jawatan POS dan Telekomunikasi juga menjalankan fungsi public service ini.

  1. Pengaturan (regulation)

Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan anatara dua pilihan: Kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak. Badan birokrasi negara biasanya diperhadapkan pada dua pilihan ini.

  1. Pengumpul Informasi (Information Gathering)

Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok: Apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Badan birokrasi, oleh sebab itu menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara tentu menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut. Misalnya, pemungutan uang yang tidak semestinya (pungli) ketika masyarakat membuat SIM atau STNK tentunya mengalami pembengkakan. Pungli tersebut merupakan pelanggaran atas idealisme administrasi negara, oleh sebab itu harus ditindak. Dengan ditemukannya bukti pungli, pemerintah akan membuat prosedur baru untuk pembuatan SIM dan STNK agar tidak memberi ruang bagi kesempatan melakukan pungli.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Blau,Peter M.1987. Birokrasi dalam Masyrakat Modern. Jakarta: Universitas Indonesia( UI-Press)

Guy, Benvesniste. 1991. Birokrasi. Jakarta: CV. Rajawali

Widodo MS, Joko. 2005. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Jakarta: Bayumedia Publishing.

 

Sumber Lain :

http://setabasri01.blogspot.com/2009/05/pengantar.html

http://enikkirei.multiply.com/journal/item/115/TEORI-BIROKRASI-MAX-WEBER

http://muslimpoliticians.blogspot.com/2011/12/perjalanan-birokrasi-indonesia-dari.html

oleh :

Arum Sabtorini D0310012 

Hanifah Kristiyanti D0310026

Rizky Rachmawati D0310058

  1. JUDUL

Kedokteran timur sebagai solusi pengobatan pilihan Masyarakat

  1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengobatan modern telah berkembang dalam hal metode dan tekniknya. Akan tetapi kemodernisasi pulalah yang telah mengubah gaya hidup, pola makan yang serba instan, yang berakibat timbullah berbagai permasalahan mengenai penyakit. Bersamaan dengan itu, berbagai kendala sering muncul dari pengobatan modern ini, seperti beban biaya yang lebih tinggi, menjadi alasan banyak orang beralih pada pengobatan alternatif. Apalagi bahan-bahan yang dipakai mudah didapat dilingkungan sekitar kita dan beberapa cara pun mudah dipraktikkan. Di indonesia sendiri kini pengobatan alternatif mulai banyak diminati, selain karena minim efek samping atau bahkan tidak memiliki efek samping, pengobatan alternatif pun cendrung lebih murah dibandingkan dengan harga/jasa pengobatan medis. Pengobatan alternatif yang sering digunakan kebanyakan masyarakat Indonesia adalah pengobatan elternati Islami/ Nabawi ( pengobatan Nabi).

Pengobatan Alternative tersebut tentunya masyarakat kususnya umat islam senantiasa tetap dalam batasan-batasan yang sesuai dengan syariat islam. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam “ Fathal Bany “, secara umum Pengobatan dalam islam dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu: Pengobatan hati (diistilah oleh Qardawi dengan pengobatan Ilahi / Supranatural), pengobatan medis yang dilakukan melalui upaya materi (madu, berbekam, dan menempelkan besi panas pada bagian yang sakit, obat-obat herbal lainnya, refleksiologi, akupresur, dll).

Semakin mahalnya biaya pengobatan medis di rumah sakit membuat masyarakat memilih jalur pengobatan alternatif. Praktek pengobatan ini marak dalam beberapa tahun terakhir dan sebagian tidak dilengkapi dengan surat izin praktek atau surat tanda daftar praktek. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharja mengatakan jumlah pengobatan alternatif yang terdaftar di instansinya baru berkisar 44 tempat. Padahal, jumlah praktek pengobatan alternatif mencapai ratusan. Sebagian besar berupa praktek gurah dan pijat refleksi. Dia mengatakan, sampai sekarang Bantul belum memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang praktek pengobatan alternatif. Untuk sementara acuan yang dipakai adalah Peraturan Menteri Kesehatan, meski sifatnya sangat umum. Salah satu bukti pengobatan alternatif lebih dinikmati masyarakat karena mahalnya pengobatan medis adalah seperti diungkapkan oleh Bambang (35), seorang penderita ambeien mengaku memilih pengobatan alternatif karena pertimbangan biaya dan faktor ketakutan akan operasi. Ketika memeriksakan diri ke rumah sakit dia divonis untuk operasi dengan biaya sekitar Rp 5 juta. Biaya tersebut baginya terlalu memberatkan. “Makanya saya pilih pengobatan alternatif. Selain lebih murah saya juga lebih nyaman. Saya termasuk orang yang takut dengan jarum dan alat-alat bedah. Begitu mendengar keputusan operasi saya langsung takut dan mencari penyelesaiannya lain yakni dengan pengobatan alternatif,” katanya. ( Kompas.com)

Dengan adanya bukti tersebut banyak masyarakat yang beralih ke pengobatan alternatif atau pengobatan Islami karena beberapa faktor yang diantaranya adalah mahalnya biaya rumah sakit, dan obat-obatan medis.

 

  1. PERUMUSAN MASALAH
    1. Apakah yang disebut dengan pengobatan alternatif ?
    2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pasien dalam memilih pengobatan alternatif?

 

  1. TEORI

Munculnya Teori Difusi Inovasi dimulai pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1903, ketika seorang sosiolog Perancis, Gabriel Tarde, memperkenalkan Kurva Difusi berbentuk S (S-shaped Diffusion Curve). Kurva ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi seseorang atau sekolompok orang dilihat dari dimensi waktu. Pada kurva ini ada dua sumbu dimana sumbu yang satu menggambarkan tingkat adopsi dan sumbu yang lainnya menggambarkan dimensi waktu.

Teori Difusi Inovasi terus berkembang, yaitu pada tahun 1960, di mana studi atau penelitian difusi mulai dikaitkan dengan berbagai topik yang lebih kontemporer, seperti dengan bidang pemasaran, budaya, dan sebagainya. Di sinilah muncul tokoh-tokoh teori Difusi Inovasi seperti Everett M. Rogers dengan karya besarnya Diffusion of Innovation (1961); F. Floyd  Shoemaker yang bersama Rogers menulis Communication of Innovation: A Cross Cultural Approach (1971) sampai Lawrence A. Brown yang menulis Innovation Diffusion: A New Perpective (1981).

Implisit dalam proses perubahan perilaku adalah adanya suatu ide/gagasan baru, yang diperkenalkan kepada individu dan yang diharapkan untuk diterima/dipakai oleh individu tersebut. Ahli ilmu sosial Rogers menamakan teorinya sebagai teori  Innovation decision process  yang diartikan sebagai proses kejiwaan yang dialami oleh seorang individu, sejak menerima informasi/ pengetahuan tentang suatu hal yang baru,sampai pada saat dia menerima atau menolak ide baru itu. (Solita Sarwono,2004:58-59)

Pada awalnya, Rogers dan Shoemaker (1971) menyatakan bahwa proses adopsi inovasi melalui lima tahap, yaitu mengatahui/menyadari tentang adanya ide baru (awareness), menaruh perhatian terhadap ide itu (interest), memberika penilaian (evaluation), mencoba memakainya (trial) dan kalau menyukainya maka setuju untuk menerima ide/hal baru itu (adaption).

Dari pengalaman di lapangan serta penelitian mengenai penerapan teori ini ternyata Rogers dan Shoemaker menyimpulkan bahwa proses adopsi tidak berhenti setelah suatu inovasi ditolak/diterima. Oleh karena itu, Rogers dan Shoemaker (1978) mengubah teori ini dengan membagi proses pengambilan keputusan inovasi menjadi empat tahap utama :

  1. Tahap Munculnya Pengetahuan (Knowledge) ketika seorang individu diarahkan untuk memahami informasi dan pengetahuan berkaitan dengan suatu ide baru.
  2. Pengetahuan tersebut menimbulkan minat individu terhadap ide baru tersebut, dalam fase ini petugas kesehatan membujuk atau meningkatkan motivasinya guna bersedia menerima obyek/topik yang dianjurkan (Persuasive).
  3. Tahap Keputusan (Decisions) muncul ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pemilihan adopsi atau penolakan sebuah inovasi.
  4. Tahapan Penguatan (Confirmation), ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya mencari penguatan dari lingkungannya  terhadap keputusan penerimaan atau penolakan inovasi yang sudah dibuat.

 

Proses Adopsi Inovasi

 

 

 

 

 

 

 

Dari pandangan teori Adopsi Inovasi dapat diaplikasikan dalam penelitian untuk mengetahui bahwa inovasi atau ide baru mengenai ilmu kedokteran timur telah banyak diterima oleh masyarakat sebagai solusi pengobatan.

 

  1. PEMBAHASAN

PengertianPengobatanAlternatif

Secara umum, saat ini terdapat dua jenis ilmu pengobatan yang  berkembang di masyarakat, yakni pengobatan medis konvensional dan pengobatan alternatif seperti herbal. Perubahan besar tampak dalam mentalitas masyarakat akhir-akhir ini ketika mereka berupaya dan terus untuk mencoba melakukan terapi alternatif. Pengobatan alternatif adalah Segala jenis pengobatan dengan menggunakan metode pengobatan non medis atau bisa juga diartikan sebagai jenis pengobatan yang berfungsi sebagai metode pengobatan pendukung pengobatan medis. Di indonesia sendiri kini pengobatan alternatif mulai banyak diminati, selain karena minim efek samping atau bahkan tidak memiliki efek samping, pengobatan alternatif pun cendrung lebih murah dibandingkan dengan harga/jasa pengobatan medis. Filosofi dari pengobatan alternatif biasanya menekankan promosi kesehatan, penyembuhan dan pencegahan melalui kesadaran diri atas pikiran dan tubuh, serta olahraga, gizi, dan bentuk lain dari perawatan diri.

Di Indonesia pengobatan alternatif yang dikenal masyarakat adalah pengobatan alternatif nabawi ( pengobatan Nabi). Pengobatan alternatif atau islami tersebut sepeti bekam atau penggunaan obat-obat herbal seperti minum, madu, berbekam, dan menempelkan besi panas pada bagian yang sakit. Macam-macam pengobatan alternatif yang sering digunakan dan juga termasuk pengobatan yang kami amati disalah satu klinik pengobatan alternatif adalah sebagai berikut:

  1. Akupresur ( Pijat)

Semenjak 3000 tahun sebelum masehi pijat sudah digunakan sebagai terapi dikawasan Timur Jauh, sehingga bisa dikatakan pijak merupakan salah satu pengobatan tertua yang digunakan oleh manusia. Pijat umumnya digunakan untuk menghasilkan relaksasi umum, sehingga ketegangan atau kekakuan apapun yang dialami dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kegiatan bisa diredakan dan dihilangkan. (Giddens &Grosset, 2000:48-50)

Refleksiologi adalah teknik diagnosis dan pengobatan dimana bagian-bagian tubuh tertentu, khususnya kaki, dipijat untuk menghilangkan rasaa nyeri atau gejala-gejala lain pada organ-organ tubuh. Refleksiologi diperkirakan ditemukan sekitar 5000 tahun silam di Cina dan juga digunakan oleh orang-orang Mesir Kuno.Terapi zona adalah terapi pada zona-zona atau saluran-saluran yang dianggap sebagai jalur-jalur yang dialiri energi vital atau kekuatan energi. Dengan demikian bila rasa nyeri dialami oleh salah satu bagian tubuh rasa nyeri tersebut bisa diredakan dengan menekan-nekan bagian-bagian tertentu pada tubuh, dalam zona yang sama. ( Terapi Sehat dengan Pengobatan Alternatif, 2000:95)

  1. Alhijamah atau Bekam

Alhijamah atau bekam adalah pengobatan alternatif dengan cara pengambilan darah kotor pada bagian-bagian tubuh yang sakit sehingga dapat sembuh. Selain itu bekam juga bisa digunakan untuk mengeluarkan toxin atau racun dalam tubuh, juga untuk membakar lemak.

  1. Totok

Totok adalah pengobatan alternatif yang berguna untuk membuka titik syaraf yang vital untuk mengedarkan darah. Totok ini biasanya dilakukan disekitar wajah, telinga dan kepala.

  1. Rukhiyah

Rukhiyah adalah pengobatan hati yang bentuk-bentuk pengobatan ini berupa bacaan-bacaan dzikir atau doa yang pernah dilakukan oleh Rosulullah untuk dipraktekkan kepada sahabat dengan sepengetahuan beliau. Manfaat pengobatan yang pertama ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al Qayyim, bisa jadi berfungsi preventive.

Faktor Pengaruh Pilihan Pasien terhadap Pengobatan Alternatif

Dalam menentukan sebuah keputusan atau pilihan apa yang akan diambil oleh seorang pasien untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya, ada beberapa proses dalam peengambilan keputusan itu. Dalam hal ini, terutama pilihan pasien dalam menggunakan pengobatan alternatif, sesuai dnegan teori adopsi inovasi. Menurut Roger dan Shoemaker, proses pengambilan keputusan inovasi di bagi menjadi empat tahap utama :

  1. Tahap Munculnya Pengetahuan (Knowledge) : dalam tahap ini, pasien diarahkan untuk memahami informasi dan pengetahuan berkaitan dengan pengobatan alternatif.
  2. Dalam tahap kedua, minat  seorang pasien tersebut muncul, sehingga dalam fase ini seorang terapis membujuk dan menyakinkan untuk memilih pengobatan alternatif sebagai solusi pengobatan.
  3. Tahap Keputusan (Decisions), dalam tahap inilah pasien memutuskan untuk memilih pengobatan alternatif tersebut sebagai solusi pengobatan penyakit yang dideritanya.
  4. Tahapan Penguatan (Confirmation), ketika seorang pasien sudah menerima dan memutuskan untuk memilih inovasi pengobatan tersebut, maka pasien tersebut akan mencari penguatan dari lingkungannya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambilnya adalah benar.

Tidak heran bila saat ini penggunaan pengobatan alternatif semakin banyak diminati masyarakat. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, dapat kami buat kesimpulan dari faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih pengobatan alternatif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih pengobatan alternatif yaitu faktor sosial, faktor ekonomi, faktor kejenuhan terhadap pengobatan modern dan faktor keberhasilan. Berikut penjelasannya :

  1. Faktor sosial

Seseorang sejak lahir, pastilah berada di dalam suatu kelompok (lingkungan), terutama lingkungan keluarga. Suatu kelompok dalam lingkungan ini akan membuka kemungkinan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi anggota-anggota kelompok lain. Bukan hanya dalam lingkungan keluarga, dalam pergaulan sehari-hari, yaitu lingkungan masyarakat, sekolah dan sebagainya. Faktor sosial disebabkan pengaruh yang diperoleh dari orang lain diterima. Salah satu faktor yang mendasari adalah sugesti yaitu pemberian pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pengaruh tersebut. Berdasarkan dari penelitian yang kami lakukan, pasien yang melakukan pengobatan alternatif sebagian besar mengetahui pengobatan ini dari keluarga, teman atau tetangga yang telah lebih dahulu melakukan pengobatan alternatif. Dikarenakan testimoni yang mengatakan bahwa dengan pengobatan alternatif penyakitnya bisa disembuhkan, maka responden percaya dan mencoba pengobatan alternatif yang ditunjuk.

 

  1. Faktor Ekonomi

Mahalnya obat-obatan modern dan tingginya biaya pengobatan kedokteran yang canggih menjadi alasan masyarakat mencari jenis pengobatan alternatif, karena pengobatan modern mengharuskan kemampuan ekonomi yang memadai. Kedokteran sangat tergantung dari teknologi yang mahal untuk memecahkan masalah kesehatan, meskipun terkadang hal tersebut tidak efektif. Kedokteran modern menjadi identik dengan high class yang hanya terjangkau oleh sekelompok kecil masyarakat. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia kedokteran. Seperti responden yang kami wawancarai, beliau mengatakan bahwa sebelum melakukan pengobatan alternatif, beliau telah terlebih dahulu melakukan pengobatan modern (dokter). Namun karena keterbatasan biaya, beliau beralih ke pengobatan alternatif yang lebih terjangkau dan efektif.

 

  1. Faktor Kejenuhan Terhadap Pengobatan Modern

Peralatan yang canggih tidak menjamin berapa lama pasien dapat terbebas dari rasa sakitnya. Proses pengobatan yang terlalu lama dari pengobatan modern menyebabkan si penderita bosan sebagai pasien dan oleh karena itu dia berusaha mencari alternatif pengobatan lain yang mempercepat proses penyembuhannya. Responden mengatakan bahwa beliau ingin cepat sembuh. Padahal dengan pengobatan modern beliau harus mengkonsumsi obat kimia dalam jumlah yang banyak dan waktu yang lama, sedangkan dengan pengobatan alternatif, dengan satu kali terapi beliau sudah merasakan perbedaannya.

  1. Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan memang sangat berpengaruh kepada pilhan pasien dalam memilih pengobatan alternatif. Faktor ini juga didukung dari rasa kepercayaan pasien terhadap kesembuhan penyakitnya. Seseorang yang melakukan pengobatan alternatif mengatakan bahwa ia tidak cemas, tidak takut karena tidak melukai pasien secara fisik. Sedangkan pengobatan modern seringkali melakukan tindakan seperti operasi, bedah dan sebagainya yang tidak jarang menimbulkan rasa stress pada pasien. Responden mengatakan bahwa pengobatan modern terlalu banyak menggunakan obat kimia yang memiliki efek samping lebih besar dibanding dengan pengobatan alternatif yang menggunakan herbal (dari alam).

 

  1. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

  1. Menurut informasi dari pemilik klinik alternatif, bahwa pengobatan alternatif merupakan sebutan orang-orang medis untuk pengobatan lain yang mungkin dapat mengobati penyakit yang sudah tidak dapat ditolong oleh pengobatan medis. Pengobatan alternatif merupakan pengobatan ala Timur yang mengkombinasikan Bekam, Akupuntur, Totok Wajah dan sebagainya dengan obat-obat herbal yang memiliki efek samping lebih ringan. Namun menurut informasi yang di dapatkan, tidak semua pengobatan alternatif menggunakan obat herbal, tergantung dari pengelolaan setiap klinik pengobatan alternatif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengobatan alternatif adalah tehnik pengobatannya dan herbal adalah bahan-bahan obat yang digunakan.
  2. Dari hasil penelitian terhadap pasien yang menggunakan pengobatan alternatif, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berobat ke pengobatan alternatif adalah faktor sosial, faktor ekonomi, faktor kejenuhan terhadap pengobatan modern dan faktor keberhasilan.

Saran :

Semakin banyaknya pengobatan alternatif disekitar kita membuat kita menjadi bingung dan mudah tertarik dengan berbagai macam janji kesembuhan akan penyakit kita. Untuk itu kami menyarankan agar untuk tetap selektif dalam memilih pengobatan alternatif. Paling tidak kita mengetahui bahwa pengobatan alternatif tersebut telah berhasil dalam menyembuhan suatu penyakit.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Giddens & Grosset.2000.Terapi SehatdenganPengobatanAlternatif. Bandung:PustakaHidayah

Muhazam Fauzi. 1995. Memperkenalkan Sosiologi Kesehatan. Jakarta : Universitas Indonesia Press

Sarwono, Solita,2004. SOSIOLOGI KESEHATAN beberapakonsepbesertaaplikasinya. Yogyakarta:GajahMada University Press

 

 

LAMPIRAN

Interview Guide :

  • Klinik Pengobatan Alternatif
  1. Apakah yang dimaksud dengan pengobatan alternatif?
  2. Dengan menggunakan metode apakah pengobatan di klinik ini?
  3. Adakah obat yang perlu diminum oleh pasien? Jika ada berupa obat kimia atau herbal?
  4. Apa sebenarnya yang membedakan klinik herbal dengan klinik alternatif?
  5. Bagaimana dengan jumlah pasien yang datang kemari? (bertambah atau berkurang setiap bulannya?)
  6. Bagaimana testimoni dari pasien terhadap pengobatan ini?(keluhan atau pujian)

 

  • Pasien Pelanggan Klinik Pengbatan Alternatif
  1. Mengapa Anda memilih berobat ke pengbatan alternatif?
  2. Apakah ada kemajuan dari keluhan penyakit yang Anda rasakan setelah berobat di pengobatan alternatif ini? Apakah hasilnya memuaskan?
  3. Pernahkah Anda berobat ke pengobatan medis? Bagaimana perbandingan atau perbedaannya?
  4. Dari manakah Anda mendapatkan informasi tentang pengobatan tersebut?
ipahipeh on October 8th, 2013

Sampah : Berkah atau Petaka?

Desakan kehidupan Modern tampaknya selalu beriringan dengan resiko tercemarnya dan menurunnya kualitas lingkungan. Sampah dan limbah merupakan hasil dari kemajuan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Berbarengan dengan peningkatan kebutuhan manusia, produksi sampah dan limbah hasil aktivitas manusia juga terus meningkat, sehingga sudah menjadi masalah yang besar.

Sampah merupakan masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik, terutama di negara-nega sedang berkembang, sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menenganai sampah tidak seimbang dengan produksinya, sehingga menumpuk dimana-mana. Sampah yang tidak terurus dengan baik akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan nilai estetika lingkungan karena pencemaran air, udara, dan berkembangnya hama penyakit, sehingga permukiman penduduk disekitar tumpukan sampah tersebut tidak layak lagi bagi penduduk. Selama ini usaha yang dilakukan dalam penanganan sampah adalah bagaimana cara membuang sampah tersebut, tetapi timbul masalah lagi karena lahan tempat pembuangan sampah semakin sempit, lokasinya makin jauh dari kota dan bermunculan permukiman kumuh disekitar tempat pembuangan sampah.

Dari waktu ke waktu, komposisi sampah menjadi semakin kompleks, karena perubahan zaman dengan segala kemodernian teknologi.  Komponen sampah basah semakin berkurang, sedangkan kandungan komponen kering khususnya sisa kemasan menjadi meningkat. Pada masa sekarang, bahan plastik dipandang sebagai bagian penting dalam hidup manusia, karena sifatnya yang kuat, ringan, mudah diolah, murah dan hemat energi. Dengan sifat tersebut, plastik semakin banyak digunakan sebagai bahan pengemas. Pada saat ini 40 % produk plastik dunia digunakan untuk bahan pengemas, akibatnya jutaan ton plastik dibuang sebagai sampah setiap harinya.

Penerapan pengelolaan sampah kota yang menekankan semua bentuk buangan padat merupakan residu yang harus dibuang hal tersebut tidak mendukung sustainabilitas/keberlanjutan lingkungan. Teknologi pembuangan sampah yang dilaksanakan dikebanyakan kota di Indonesia masih menyebabkan terjadinya emisi bau, metana, serta gas –gas lainnya ke atmosfer. Selain itu timbul pencemaran tanah dan air tanah akibat lindi yang terbentuk, serta terjadinya perkembangbiakan vektor-vektor penyakit, seperti lalat dan tikus.

            Sampah dapat berada pada setiap fase / materi, yaitu fase padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam fase cair dan gas, terutama dalam fase gas sampah ini disebut sebagai emisi berkait dengan polusi. Bila sampah masuk ke dalam lingkungan (air,udara dan tanah) maka kualitas lingkungan akan menurun. Peristiwa masuknya sampah ke lingkungan inilah yang dikenal sebagai peristiwa pencemaran lingkungan.

Hierarki Penanganan sampah yang yang mendukung sustainabilitas lingkungna :

  1. Pencegahan, dapat dilakukan dengan mengurangi pola konsumsi / belanja berlebihan serta menggunakan produk dengan sistem sewa atau pinjam.
  2. Minimisasi yaitu mengurangi timbulan sampah semaksimal mungkin. Untuk meminimisasi dapat dilakukan dengan menggunakan produk yang kemasannya dapat digunakan ulang/ refill serta melakukan pemilahan sampah yang dapat di daur ulang.
  3. Pemanfaatan kembali (Refuse) yaitu dengan pemanfaatan barang bekas untuk fungsi yang sama atau berbeda, misalnya botol sirup bekas untuk tempat air, dapat dilakukan pula dengan menyumbangkan barang bekas ke pihak-pihak yang dapat memanfaatkannya.
  4. Daur ulang (recycling) yaitu dengan mengubah bentuk dan sifat sampah melalui proses bio-fisik yang lebih berharga. Misalnya mengubah sampah basah menjadi kompos, mengolah sampah plastik menjadi pelet.
  5. Perolehan energi (Energy recovery) di mana sampah dipandang sebagai sumber daya yang dapat menghasilkan energi, yaitu mengubah sampah melalui proses biofisikkimiawi menjadi energi. Penerapan metode ini dilakukan di TPA yang difasilitasi dengan sistem pengumpul dan konversi energi dari gas metana yang terbentuk selama sampah ditimbun. Proses anaerobik yang secara alami berlangsung didalam timbunan sampah mampu mengubah sampah organik menjadi gas metana dari TPA akan teremisi ke atmosfer, dan menjadi salah satu penyeabab terjadinya pemanasan global. Selain melalui proses anaerobik, sampah makanan dan sampah biomassa dapat dikonversi menjadi Biofuel  alkohol, melalui proses hidrolisis dan fermentasi. Bentuk Energy recovery lainnya adalah pengubahan energi panas yang timbul pada proses insinerasi sampah, menjadi energi listrik. ( sulistyo,budi,dkk,2010:42,ed)

Contoh dari Energy Recovery : membuat briket bahan bakar dari sampah, melalui proses Thermal (insinerasi, pyrolisis, gasifikasi), serta produk metana melalui biotreatment.

  1. Pembuangan akhir yaitu membuang seluruh komponen sampah yang tidak dapat di daur ulang  ke TPA atau membakarnya.

Menghadapi trend kuantitas sampah yang terus meningkat, hierarki pengelolaan sampah harus berubah. Trend pengelolaan sampah kota yang mengutamakan 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle, perlu di dukung agar jumlah sampah yang dibuang menjadi berkurang, dimana volume sampah yang dibuang ke TPA menjadi jauh berkurang dengan lebih diintensifkannya program 3R.

Ketika berbicara mengenai sampah, yang ada hanya Masalah, masalah dan masalah. Dengan kepedulian akan sampah, masalah yang ditimbulkan dapat diminimalisir dan bahkan menghasilkan keuntungan. Semua itu tergantung bagaimana kita menindak lanjuti sampah yang ada. Dengan penanganan yang benar, dampak negatif tersebut dapat disulap menjadi sesuatu yang menguntungkan atau menjadi berkah bagi penggiat sampah. Lain halnya apabila sampah dibiarkan dan tanpa penanganan yang serius dari berbagai pihak, maka sampah akan menjadi petaka bagi siapa saja.

 

 

Daftar Pustaka

Bahar, H. Yul.1986.Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Jakarta: PT Waca Utama Pramesti

Sulistyo,Budi,dkk.2010.MDGs Sebentar Lagi.Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Sunu, Pramudya.2001.Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001. Jakarta: PT Grasindo

Sumber Lain :

http://green.kompasiana.com/polusi/2012/12/26/sampah-masalah-atau-berkah-514104.html

 

ipahipeh on October 8th, 2013
  1. A.      Pendahuluan

Pada dasarnya setiap agama berusaha untuk menyiarkan ajaran-ajaran agamanya, terutama agama Islam. Bagaimanapun, Islam sebagai agama dakwah, ajaran-ajarannya harus senantiasa disampaikan kepada umat Islam atau kepada seluruh umat manusia. Setiap muslim yang telah akil baligh wajib berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dakwah itu juga mestilah dilaksanakan secara bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Dalam pelaksanaan dakwah, harus dimanfaatkan hasil kemajuan sains dan teknologi agar pelaksanaan dakwah itu dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain, segala aspek kehidupan dapat dimanfaatkan untuk berdakwah dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dakwah Islam telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan umat Islam. Kejayaan umat Islam pada zamannya sangat ditentukan oleh dakwah yang dijalankan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya yang kemudian dilanjutkan oleh para mubaligh, ustaz dan guru agama. Berkaiatan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sejarah perkembangan agama tauhid menunjukkan bahwa kebenaran yang diturunkan Allah terus menerus dapat berkembang dengan baik, disebarluaskan melalui dakwah oleh para nabi, Rasul, ulama dan mubaligh.

Televisi merupakan salah satu teknologi komunikasi yang perlu mendapat pemanfaatan maksimal dalam pelaksanaan dakwah. Peranan televisi dirasakan semakin penting, akibat semakin canggihnya teknologi komunikasi dan informasi. Berbagai ide, gagasan, pesan, ajaran dan ideologi dapat disampaikan secara luas melalui pemanfaatan televisi.

Berdasarkan jumlah penonton dan jumlah televisi yang dimiliki setiap penduduk, televisi merupakan media yang paling banyak peminatnya. Program-program agama yang disiarkan melalui televisi, akan berupaya menjangkau lebih dari 38.03 % penduduk didaerah yang sangat luas dalam waktu yang sama. Dari 127.126 orang penduduk Kota Langsa. Sekitar 48.350 orang (38.03 %) yang selalu menonton televisi, sebanyak 40.548 orang (31.90 %) selalu mendengar radio dan 38.228 orang (30.07 %) membaca surat kabar dan majalah (http://makalahmajannaii.blogspot.com)

Berdasarkan data statistik tersebut maka dapat diketahui bahwa televisi merupakan media yang paling benyak penggunaannya. Informasi keagamaan di televisi dapat menjangkau penduduk di seluruh Indonesia. Acara-acara agama yang disiarkan selalu melalui televisi dapat didengar dan ditonton oleh masyarakat. Begitu juga masyarakat yang selalu sibuk ternyata dapat juga meluangkan waktu untuk mendengar dan menonton acara-acara agama yang disiarkan melalui televisi. Karena itu, televisi dapat dipergunakan sebagai media alternatif untuk penyiaran agama.

Telivisi merupakan media yang sangat efektif dalam penyiaran agama, tetapi fenomena yang sekarang terjadi adalah memanfaatkan agama sebagai tayangan yang komersial. Televisi yang berada dalam jagad budaya populer menempatkan agama sebagai komoditas yang bisa dijual kepada publik. Agama tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral atau suci. Agama yang ditampilkan di televisi adalah agama yang telah dikemas untuk kepentingan mendapatkan uang. Potret ketaatan beragama di televisi cenderung bersifat semu dan artifisial demi kepentingan materi. Melihat fenomena komersialisasi agama maka penulis akan mengulas mengenai “eksploitasi simbol agama dalam tayangan televisi” sebagai dampak dari komersialisasi sebuah agama.

 

  1. B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan pembatasan masalah maka rumusan masalah adalah: Bagaimana eksploitasi simbol agama dalam tayangan televisi bisa terjadi?

 

  1. C.      Tinjauan Pustaka
  2. 1.      Ekspoitasi

Eksploitasi bisa diartikan sebagai pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Dalam makalh ini simbol agama misalnya seorang Ustadz atau ajaran-ajaran agama digunakan untuk mendapatkan keuntungan pada pihak-pihak tertentu. Tayangan televisi menggunakan tameng agama untuk menarik perhatian publik agar rating dari tayangan tersebut naik. Karena masyarakat sekarang menggunakan media televisi untuk menambah pengetahuan mengenai perkembangan dunia. Ketika produsen televisi menyuguhkan tayangan yang bertemakan agama, maka masyarakat menganggap bahwa apa yang ada dalam tayangan tersebut adalah benar.

Lebih parahnya lagi, simbol agama dikomersialisasi yaitu agama sebagai barang dagangan dalam industri pertelevisian. Banyak pemeran sinetron yang memakai jilbab tetapi apa yang ditunjukkan dalam perannya tidak sesuai dengan syariat islam.

 

  1. Simbol  Agama

Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berfikir dan pola – pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut “agama” (religious) (Ishomuddin,2002:29).

Harun Nasution, menjelaskan intisari yang terkandung dalam pengertian agama adalah ikatan, yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan ini berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Sesuatu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap panca indra manusia Sesuatu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap panca indra manusia. Harun Nasution menjelaskan agama sebagai :

  1. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
  2. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia.
  3. Mengikatkan diri pada satu bentuk hidup yang mengandung pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.
  4. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
  5. Suatu system tingkah laku (code of conduct) yang berasal dari kekuatan gaib.
  6. Pengakuan terhadap adanya-kewajiban-kewajiban yang diyakin bersumber pada suatu kekuatan gaib.
  7. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.
  8. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul.  (http://lppbi-fiba.blogspot.com).

Bagi sebagian manusia, agama dipandang sebagai aturan yang melakt pada diri seseorang dan aturan tersebut bersifat mengikat sehingga perilaku sehari-hari harus sesuai dengan ajaran agama yang dipercayainya.

  1. Tayangan  Televisi

Tayangan menurut bahasa adalah sesuatu yang ditayangkan (dipertunjukkan), pertunjukan (film, dan sebagainya) persembahan. Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel dan ruang. Sistem ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektrik dan mengkorvesinya kembali ke dalam cahaya dan suara yang dapat di dengar. Jadi tayangan televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup berupa program yang teratur dan berkesinambungan (http://www.referensimakalah.com)

Program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiencenya. Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat audience tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran apakah itu radio atau televisi.

Konsumsi masyarakat mengenau program agama ditelevisi meningkat, sehingga produser menggunkan kesempatan itu untuk membuat sinetron yang berbafaskan keislaman terutama pada bulan Ramadhan, tetapi banyak program tersebut yang menyimpang dari ajaran islam.

 

  1. D.      Teori

Pendekatan Teori dalam Makalah ini adalah menggunakan Teori Interaksionisme Simbolis dari George Herbert Mead. Interaksionosme simbolik memusatkan perhatiannya trhadap interaksi antara individu dengan kelompok, interkasi tersebut menggunkan simbol-simbul yang mencakup tanda, isyarat,  kata-kata, lisan, ataupun objek. Orang mempelajari simbol sekaligus makna dalam interaksi sosial. Menurut Charon (dalam George Ritzer, 2008:395) Simbol adalah objek sosial yang digunkan untuk merepresentasikan apa-apa yang memang disepakati bisa direpresentasikan oleh simbol tersebut.  Misalnya Ustadz adalah salah satu simbol dalam agama islam yaitu seseorang yang menyebarkan nilai-nilai agama. Jilbab identik dengan seorang wanita muslim.

Orang sering menggunakan simbol untuk mengomunikasikan sesuatu tentang diri mereka, seorang yang memakai baju gamis misalnya untuk mengomunikasikan bahwa dia adalah seorang yang taat beragama. Simbol menempati posisi yang krusial dalam membuka kemungkinan orang bertindak secara manusiawi. Karena simbol, manusia tidak merespon secara pasif realitass yang datng padanya namun secara aktif menciptakan dan menciptakan kembali dunia tempat ia bertindak. Simbol pada umumnya dan bahasa pada khususnya memiliki sejumlah fungsi spesifik bagi aktor :

  1. Sombol memungkinkan orang berhubungan dengan dunia materi dan dunia sosial karena dengan simbol mereka bis memberi nama, membeuat kategori dan mengingat objek yang ia temui.
  2. Simbol meningkatkan kemampuan orang mempersepsikan lingkungan.
  3. Simbol meningkatkan kemapuan berpikir. Dalam hal ini berpikir dapat dipahami sebagai interaksi simbolis dengan diri sendiri.
  4. Simbol meningkatkan kemampuan orang memecahkan masalah.
  5. Penggunaan simbol memungkinkan aktor melampaui waktu, ruang, dan bahkan pribadi mereka sendiri.
  6. Simbol memungkinkan lita membeyangkan realitas metafisik, seperti surga dan neraka.
  7. Simbol memungkinkan orang menghindar dari perbudakan yang datang dari lingkungan mereka, yaitu mengendalikan sendiri apa yang mereka lakukan.

 

  1. E.       Pembahasan

Ketika bulan Ramadhan, banyak tayangan televisi yang  menampilkan program siaran atau iklan komersial yang berkaitan dengan keislaman.
Program siaran televisi dikemas untuk menarik semangat religiusitas yang katanya cenderung meningkat saat bulan Ramadhan. Simbol-simbol keislaman benar-benar dieksploitasi untuk menyentuh rasa religiusitas publik. Sayangnya, permainan simbol-simbol keislaman di televisi lebih bersifat komersial dan betujuan untuk memprovokasi orang untuk membeli produk-produk tertentu. Fenomena yang sekarang ini, Televisi menempatkan agama sebagai komoditas yang bisa dijual kepada publik. Agama tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral atau suci. Agama yang ditampilkan di televisi adalah agama yang telah dikemas untuk kepentingan mendapatkan uang. Potret ketaatan beragama di televisi cenderung bersifat semu dan artifisial demi kepentingan materi. Lebih parahnya lagi, para ustadz, ulama atau pendakwah tidak menyadari bahwa mereka sedang terperangkap oleh permainan industri budaya populer. Tidak banyak para pendakwah ynang mengira bahwa mereka sedang berdakwah kepada publik, padahal apa yang mereka sampaikan lebih dipengaruhi unsur komersialisasi dari pada unsur substansi pengajaran, mislanya saja materi yang mereka sampaikan sesuai dengan arahan produser.

 

  1. 1.      Eksploitasi Simbol Agama

Perkembangan ilmu pengetahuan dan kapitalisme yang semakin merejalela yang membeuat manusia tidak bisa menghindarinya, manusia lebih mementingkan materi. Sekarang ini, industri pertelevisian tidak tanggung-tanggung mengkomodifikasikan  (komersialisasi) agama, yakni dengan cara mengekplotasi simbol-simbol agama untuk kepentingan ekonomi. Dalam perangkap budaya populer program siaran agama dikolaborasikan dengan hiburan sehingga memunculkan acara-acara religiotainment atau ramadhantainment di televisi. Dakwah serasa tidak menarik bila tidak dilengkapi dengan hiburan yang dibawakan oleh artis-artis cantik.

Televisi sangat erat dengan artis yang cantik, artis yang ganteng dan lain sebagainya, terlebih daya tarik artis lebih kuat dari pada dakwah itu sendiri. Kondisi seperti ini semakin mengaburkan esensi ajaran agama yang ditampilkan di televisi. Ini disebabkan keberadaan artis dalam program agama sering tidak merepresentasikan pesan-pesan agama yang ingin disampaikan. Realitas kehidupan artis yang bersifat glamor dalam kehidupan sehari-hari sering tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Bagi artis, kegiatan keagamaan dan pengangkatan simbol-simbol agama yang melibatkan dirinya lebih bertujuan untuk mendapatkan popularitas dari pada motif spritualitas.

Untuk menarik perhatian publik, produser menggunakan artis cantik dan seksi dalam siaran agama atau tayangan sinetron yang bernafaskan agama. Sekarang ini marak sinetron yang menggambarkan kehidupan beragama terutama agama islam, para pemain berperan sesuai ajaran-ajaran islam, artis wanitapun juga memakai jilbab, tetapi apa yang mereka perankan sebenarnya hanya untuk kepentingan komersial saja tanpa meninggalkan pesan nilai agama. Kondisi seperti ini akan merusak citra agama islam, sebab penyampaian ajaran agama melalui televisi sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam beragama. Mayarakat menganggap bahwa adegan-adegan yang diperankan oleh para artis sudah ada pembenaran dari para ustadz ataupun ulama. Misalnya saja dalam sinetron Pesantren Rock n Roll, dalam sinetron tersebut diceritakan seorang santri yang berpacaran dalam pondok, dalam hal ini jelas sangat bertentangan dengan ajaran islam yang melarang berzina termasuk pacaran apalagi setting dari cerita tersebut berada di pondok pesantren.

Selain menggunakan artis cantik dan seksi, siaran agama di televisi juga sering menggunakan para komedian atau pelawak.  Ini juga bertujuan untuk menarik perhatian publik agar menonton acara tersebut.  Setiap orang termasuk para komedian tentu saja mempunyai hak untuk tampil dalan siaran-siaran agama. Kehadiran para komedian memang memberikan suasana santai dan tawa dalam siaran agama. Tetapi yang sering terjadi adalah ketika para komedian menggunakan bahasa yang tidak mendidik dan perilaku yang tidak terjaga dalam siaran televisi. Seperti yang sering kita perhatikan para komedian menggunakan kata-kata kasar, melecehkan, dan menghina untuk menimbulkan efek lucu. Adegan seperti ini  justru merusak pesan-pesan agama yang disampaikan. Efek lucu jauh lebih dominan dari pada pesan agama yang ingin disampaikan.

Dengan tayangan televisi yang lebih mentontonkan hiburan daripada pesan agama yang terkandung di dalamnya, hal itu merupakan eksploitasi simbol agama yang dikomersilkan melalui tayangan televisi yang mampu merusak citra dari agama itu sendiri.

 

  1. 2.      Ustadz Simbol Utama dalam Penyebaran Agama

Dalam agama islam, ustadz dianggap sebagai simbol dan publik figur yang bisa dicontoh oleh umat islam. Ketika seseorang memutuskan dirinya sebagai seorang ustadz maka dirinya menjadi milik umat atau publik sehingga publik mempunyai hak untuk “mengatur” dan memberikan tafsiran terhadap segala sesuatu yang dilakukannya. Publik tidak hanya memahami kata-kata yang disampaikan ustadz tetapi yang lebih penting bagi publik adalah perilaku kehidupan ustadz sehari-hari, sebab agama itu tidak hanya kata-kata tetapi juga perbuatan. Peran dakwah yang dimainkan ustadz tidak bisa dipisahkan dari kehidupan pribadinya. Publik memandang ustadz sebagai panutan bagi umat. Bahkan ustadz dianggap simbol kebenaran dan kesucian sehingga publik menginginkan seorang ustadz benar-benar terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai religiusitas.

Orang sering menggunakan simbol untuk mengomunikasikan sesuatu tentang diri mereka. Sama halnya dengan seorang Ustadz yang harus menampilkan dirinya sbegai sosok seorang Ustadz yang menjadi panutan umat. Apabila seorang ustadz menjadi bintang iklan komersial ataupun bintang sinetron maka semakin memperkuat justifikasi terhadap komodifikasi agama sebab ustadz sebagai tokoh agama membiarkan dirinya dijerat oleh kekuatan materi. Label ustadz dan simbol-simbol religiusitas yang ditampilkan dalam iklan komersial memperburuk citra ustad yang bersifat komersial di mata masyarakat.  Padahal agama mengajarkan bahwa kekuatan materi tidak boleh mengatur hidup manusia. Motif materi dikhawatirkan akan menodai kesucian dan kebenaran yang disampaikan ustadz. Oleh karena itu, ustadz perlu merenungkan kembali untuk masuk ke dunia iklan komersial yang sepenuhnya diatur oleh kekuatan industri. Publik tentu saja menginginkan ustadznya kaya tetapi publik tidak menginginkan ustadz terjebak oleh sistem kapitalis yang cenderung bersifat materialistis.

Popularitas juga sangat berbahaya bagi ustadz sebab popularitas bisa membutakan mata hati untuk melihat kebenaran. Popularitas juga bisa merusak esensi dari dakwah sebab para ustadz yang gila popularitas lebih cenderung untuk menjaga popularitas dengan retorika-retorika tertentu dari pada berpikir secara substantif untuk menyampaikan kebenaran kepada publik.   Kegiatan dakwah memang harus dilakukan secara elegan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dalam konteks kekinian. Kita sangat setuju kegiatan dakwah menggunakan strategi-strategi tertentu agar publik tertarik untuk mempelajari ajaran agama. Para pendakwah memang ditantang untuk menemukan strategi-strategi yang sesuai dengan gaya hidup dan selera masyarakat masa kini. Tetapi pilihan untuk menjadi bintang iklan komersial atau artis sinetron bagi seorang ustadz justru melunturkan citra ustadz di mata publik.

Seorang ustadz merupakan simbol panutan bagi umat muslim. Umat isalm cenderung meniru tingkah laku sehari-hari seorang ustadz karena mereka menganggap bahwa seorang ustdz adalah sosok panutan dan seorang yang dianggap lebih paham agama. Ketika seorang ustad memutuskan untuk berdakwah melalui media terutama media televisi, seorang utadz harus bisa mengontrol diri agar tidak terbuai dengan popularitas yang menyebabkan rusknya citra agama di mata publik.

 

  1. F.       Penutup
    1. 1.      Kesimpulan

Program siaran televisi dikemas untuk menarik semangat religiusitas yang katanya cenderung meningkat saat bulan Ramadhan. Simbol-simbol keislaman benar-benar dieksploitasi untuk menyentuh rasa religiusitas publik. Sayangnya, permainan simbol-simbol keislaman di televisi lebih bersifat komersial dan betujuan untuk memprovokasi orang untuk membeli produk-produk tertentu. Fenomena yang sekarang ini, Televisi menempatkan agama sebagai komoditas yang bisa dijual kepada publik. Agama tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral atau suci. Agama yang ditampilkan di televisi adalah agama yang telah dikemas untuk kepentingan mendapatkan uang. Potret ketaatan beragama di televisi cenderung bersifat semu dan artifisial demi kepentingan materi. Lebih parahnya lagi, para ustadz, ulama atau pendakwah tidak menyadari bahwa mereka sedang terperangkap oleh permainan industri budaya populer.

Seorang ustadz merupakan simbol panutan bagi umat muslim. Umat isalm cenderung meniru tingkah laku sehari-hari seorang ustadz karena mereka menganggap bahwa seorang ustdz adalah sosok panutan dan seorang yang dianggap lebih paham agama. Ketika seorang ustad memutuskan untuk berdakwah melalui media terutama media televisi, seorang utadz harus bisa mengontrol diri agar tidak terbuai dengan popularitas yang menyebabkan rusknya citra agama di mata publik.

 

  1. 2.      Saran

Penyebaran agama melalui pemanfaatan media televisi sangat efektif, karena seluruh masyarakat bisa menikmati program agama yang disajikan dalam tayangan televisi. Tidak sedikit televisi yang memanfaatkan agama untuk menarik publik. Untuk menghindari eksploitasi agama yang berlanjutan, maka lembaga sensor pertelevisian harus memberikan batasan-batasan mengenai tayangan yang disuguhkan terutama tayangan yang berlandaskan agama.

 

 

Daftar Pustaka

 

Ishomuddin.2002.Pengantar Sosiologi Agama.Jakarta:Ghalia Indonesia

Nurudin,1997.Televisi Agama baru, Masyarakat Modern.Malang : UMM Press

Ritzer, George and Douglas J. Goodman.2008.Teori Sosiologi.Yogyakarta:Kreasi Wacana

 

Sumber lain :

http://fib-unilak.ac.id/component/content/article/84-eksploitasi-simbol-agama-televisi.html

http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/05/pola-menonton-siaran-agama-di-televisi.html

http://lppbi-fiba.blogspot.com/2011/03/agama-dan-globalisasi-perspektif.html

http://www.referensimakalah.com/2012/12/pengertian-tayangan-televisi.html

 

ipahipeh on October 8th, 2013

A. Pendahuluan
Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Segala sesuatu yang dilakukan anak akan mempengaruhi keluarganya, begitu pula sebaliknya. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat. Selain sebagai tempat awal bagi proses sosialisasi anak, keluarga juga tempat anak mengharapkan dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan. Peranan dan tanggung jawab yang harus dimainkan orang tua dalam membina anak adalah besar (Solihin, 2004).
Seorang anak akan mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, misalnya kebutuhan fisik (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan psikologis berupa dukungan, perhatian dan kasih sayang. Perlakuan salah yang sering diterima anak dari keluarga, khususnya orang tua membuat keluarga justru menjadi sumber ancaman dan ketidaktentraman anak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Putra (dalam Ervika,2005) melalui penelitiannya ”A Focused on Child Abuse in Six Selected Provinces in Indonesia”, menemukan bahwa hasil-hasil perlakuan salah (maltreated) terhadap anak yang terjadi dalam ranah publik dan domestik ternyata sebagian besar dilakukan oleh orang tua mereka. Adapun yang dimaksud dengan perlakuan salah dalam hal ini adalah segala jenis bentuk perlakuan terhadap anak yang mengancam kesejahteraan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, sosial, psikologis, mental dan spiritual (Ervika,2005).
Kekerasan domestik atau kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga menduduki porsi terbesar dalam kasus kekerasan yang menimpa anak-anak pada rentang usia 3-6 tahun. Sebanyak 80% kekerasan yang menimpa anak-anak dilakukan oleh keluarga mereka, 10% terjadi di lingkungan pendidikan, dan sisanya orang tak dikenal. Pada tahun 2002, setiap bulannya terdapat 30 kasus kekerasan yang diadukan oleh korbannya kepada lembaga konseling Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Sebanyak 60% merupakan korban kekerasan ringan, berupa kekerasan verbal atau caci maki, sedangkan 40% sisanya mengalami kekerasan fisik hingga seksual (Solihin, 2004). Data diatas menunjukkan bahwa kasus-kasus tindak kekerasan sangat mudah ditemui di lingkungan keluarga yang secara normatif sering dikatakan sebagai tempat paling aman bagi anak-anak.
Jika orangtua menganggap anak adalah miliknya dan orangtualah yang menguasai, orangtua cenderung memperlakukan anak seenaknya. Padahal seorang anak juga memiliki hak untuk memiliki dirinya dan memeperlakukan diri sesuai dengan apa yang diinginkannya. (Sjarkawi,2006:7)
Anak terlantar termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (child in need of special proyection). Dalam buku pedoman pembinaan anak terlantar yang di keluarkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (2001) di sebutkan bahwa yang di sebut anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Disini, anak terlantar ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan. (Bagong Suyanto,2010:212-213)

B. Rumusan Masalah
1. Mengapa fungsi lembaga keluarga mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya?
2. Apa dampak pergeseran lembaga keluarga dalam kehidupan seorang anak?

C. Tinjauan Pustaka

D. Pembahasan
1. Potensi Taman Ronggowarsito
Taman merupakan salah satu elemen penyusun ruang kota yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai ruang terbuka, taman dipahami sebagai ruang yang berisi unsur-unsur alam dan pemandangan yang ditimbulkan oleh keragaman vegetasi, aktivitas dan unsur-unsur buatan yang disediakan sebagai fasilitas sosial dan rekreasi, serta sebagai sumber pernafasan kota.
Taman Ronggowarsito pada dasarnya merupakan taman yang terbentuk sebagai sebuah taman rekreasi yang berupa jalur hijau di tepi sungai yang juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem bagi lingkungan alam di sekitarnya. Selain itu taman yang lokasinya dilalui oleh jalur jalan arteri tersebut juga bagian dari jalur hijau yang menjadi jantung penyuplai udara bersih. Kehadiran pepohonan yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi untuk menyimpan suplai air meskipun dalam kapasitas terbatas. Kehadiran taman tepi sungai tersebut dapat menjadi penyeimbang penataan ruang di perkotaan, sehingga sebuah kota tidak hanya memiliki kawasan bisnis, pemukiman atau perkotaan, tetapi dilengkapi kawasan hijau berupa taman sebagai ruang terbuka publik. Taman tersebut juga dapat dijadikan sebagai tempat warga kota melakukan aktivitas ringan untuk sejenak lepas dari kehidupan kota yang berat, yang secara khusus disediakan bagi warga untuk bersantai menikmati sore atau pagi hari, serta rekreasi ringan dan melewatkan waktu untuk berinteraksi dengan komunitas lainnya.
Taman Ronggowarsito memiliki potensi-potensi yang menarik untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka publik. Lokasi taman yang berdekatan dengan fungsi-fungsi utama dalam sistem pusat kota seperti fungsi pendidikan, pariwisata (keberadaan Taman Jurug), perdagangan dan jasa, industri serta fungsi penunjang lainnya dapat menimbulkan daya tarik yang besar apalagi adanya kemudahan akses untuk menuju taman karena berada di jalur jalan arteri. Keberadaan taman tersebut juga akan semakin menunjukkan jati diri kota Solo sebagai Kota Bengawan yang ditunjukkan dengan keberadaan Sungai Bengawan Solo sehingga Taman Ronggowarsito memiliki relevansi dengan karakter Sungai Bengawan Solo sebagai landmark Kota Surakarta yang memberikan pemandangan terbuka kawasan tepian air. Selain itu, Taman Ronggowarsito menjadi tempat persinggahan dari event-event budaya Kota Surakarta dan menjadi sarana bagi masyarakat Surakarta untuk berkumpul bersama menikmati keelokan dan kegitan yang berlangsung di tepi Sungai Bengawan Solo. Seperti event yang diselenggarakan pihak Dinas Pariwisata yaitu Bengawan Solo Getek Festival pada hari minggu 20 november 2011, acara tersebut memiliki tujuan untuk mengembalikan fungsi asli sungai sebagai sarana transportasi air dari tujuan yang sederhana terkandung makna yang luas, antara lain berkaitan dengan nilai historis Sungai Bengawan Solo. Acara tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB dengan start dari Ngepo melewati Semanggi, Putat, SD wonosaren, Tugu urban, Sari warna lalu berakhir dengan finish di Taman Ronggowarsito, acara tersebut diikuti oleh 40 peserta, tidak hanya dimeriahkan dengan antusiasme peserta namun acara ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan Reog Kusumo yudho, musik keroncong iblis, dan sajian tari tradisional dengan gamelan asli Jawa yang turut menghibur pengunjung yang datang untuk melihat. Menurut penuturan pihak penyelenggara, mereka mengharapkan dengan dijadikannya Taman Ronggowarsito sebagai tempat event besar Bengawan Solo Getek Festival, pemerintah dan masyarakat percaya bahwa eksistensi Bengawan Solo dan Taman Ronggowarsito itu masih ada dan harus tetap dijaga, selain itu juga agar lebih memperhatikan perawatan Sungai Bengawan Solo dan Taman Ronggowarsito. Keadaan lingkungan yang baik perlu dilestarikan dan ini menjadi tanggung jawab bersama.
Sungai Bengawan Solo sendiri merupakan sungai yang memiliki sejarah yang tinggi berkaitan dengan terbentuknya Kota Solo. Nilai-nilai sejarah dan budaya yang tinggi telah menjadikan sungai Bengawan Solo sebagai landmark kota Surakarta. Identitas yang ditimbulkan tersebut merupakan suatu ciri khas tersendiri bagi Sungai Bengawan Solo yang dapat membedakannya dengan sungai yang lain. Selain itu, dengan aliran Sungai Bengawan Solo akan menciptakan image kawasan yang menimbulkan visual dan citra keindahan bagi kota Surakarta, yang pada akhirnya dapat menciptakan pengalaman ruang yang baik bagi orang yang menikmatinya. Hubungan antara nilai-nilai sejarah dan budaya dengan image visual dan citra keindahan tersebutlah yang menjadikan Sungai Bengawan Solo memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakannya dengan sungai yang lain serta memberikan jati diri kepada kota Surakarta sebagai Kota Bengawan.
2. Resiko yang timbul karena adanya Taman Ronggowarsito

Fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau diluar keluarga. Fungsi tersebut mengacu pada peran individu dalam mengetahui dan memahami fungsi keluarga dan pada akhirnya terwujudlah hak dan kewajiban dalam keluarga.
Fungsi keluarga terdiri dari fungsi biologis, fungsi pendidikan. Fungsi keagamaan, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi anak, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomis. Sedangkan menurut Horton dan Hurt, fungsi keluarga meliputi fungsi pengaturan seksual, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi penentuan status, fungsi perlindungan dan fungsi ekonomi. Diantara fungsi-fungsi tersebut, fungsi pokok yang harus dijalnkan oleh kelurga adalah fungsi biologis, fungsi sosialisasi anak dan fungsi afeksi. Sedangkan fungsi-fungsi yang lain telah mengalami pergeseran karena diambil alih oleh lembaga sosial lainnya.
Fungsi sosialisasi Anak. Melalui fungsi ini keluarga berusaha mempersiapkan bekal selengkap-lengkapnya kepada anak untuk memeperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan mereka. Peran orang tua sangat besar dalam proses sosialisasi sebab anak akan meniru segala yang dilihat dan dipelajari dari orang tuanya. Maka sangatlah penting proses sosialisasi ini, dan sebisa mungkin fungsi tersebut tidak diambil alih oleh orang atau lembaga lain. Karena dalam proses sosialisasi tidak ada peran pengganti ayah dan ibu yang benar-benar memuaskan.
Fungsi afeksi. Penyebab utama gangguan emosional, perilaku bahkan kesehatan fisik adalah ketiadaan cinta dan kasih sayang di dalam keluarga. Tetapi seiring berkembangnya zaman, fungsi afeksi telah bergeser kepada orang lain, terutama bagi orang tua yang bekerja diluar rumah. Terutama bagi para wanita karir, dampak yang muncul adalah longgarnya nilai kontrol orang tua terhadap anak dan pemberian toleransi terhadap perbuatan anak yang melanggar etika.
Fungsi Edukasi. Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik manusia. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan anak mulai dari bayi, belajar berjalan hingga mampu berjalan, semuanya diajari oleh keluarga. Fungsi edukasi dalam keluarga pun juga mengalami pergeseran, tanggung jawab keluarga untuk mendidik anak sebagian besar bahkan mungkin seluruhnya telah diambil alih oleh lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Maka dari itu fungsi laten dari lembaga pendidikan adalah melemahnya pengawasan dari orang tua, otoritas orang tua terhadap anaknya juga telah berkurang, sehingga tidak menutup kemungkinan anak akan menemukan hal baru yang bertentangan dengan nilai-nilai orang tuanya.
Fungsi lain yang mengalami pergesaran misalnya fungsi perlindungan, fungsi perlindungan dalam keluaraga lambat laun bergeser dan sebagian telah diambil alih oleh lembaga lainnya. Misalnya mula-mula laki-laki melindungi keluarganya dengan senjata, tetapi dimasa sekarang polisi dan petugas keamanan yang melindungi hak-hak seseorang dalam kehidupannya. Lembaga kesehatan melindungi orang-orang dari penyakit, dan banyak fungsi perlindungan yang diambil alih oleh lembaga lainnya, misalnya anak yatim piatu, anak nakal, dan orang-orang lanjut usia.
Dengan bertambah kompleknya kebudayaan, fungsi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan juga mengalami pergeseran. Keluarga yang pada awalnya dipandang sebagai lembaga paling kuat karena kempuannya dalam mengendalikan individu, kini pandangan tersebut memudar karena adanya lembaga-lembaga sosial lain yang dianggap mampu menggantikan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan, misalnya dalam hal pendidikan formal, fungsi ekonomi, fungsi agama. Tetapi apabila lembaga keluarga dan lembaga sosial lain saling melengkapi terutama dalam hal menjalankan fungsi-fungsi keluarga, akan tercipta keharmonisan di dalam keluarga maupun masyarakat.

E. Penutup
1. Kesimpulan
Taman Ronggowarsito pada dasarnya merupakan taman yang terbentuk sebagai sebuah taman rekreasi yang berupa jalur hijau di tepi sungai yang juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem bagi lingkungan alam di sekitarnya.
Taman ronggowarsito tersebut sangat tergantung dengan keadaan alam. Daya dukung alam sangat menentukan bagi kelangsungan hidup manusia, maka kemampuan daya dukung alam tersebut harus dijaga agar tidak rusak dan berakibat buruk bagi manusia. Ada dua resiko yang dihadapi manusia mengenai kerusakan alam, resiko internal dan resiko eksternal. Resiko lain yang dihadapi masyarakat adalah resiko mental yaitu kecemasan akan datangnya banjir yang kapanpun bisa terjadi.

2. Saran
Dilakukan konservasi alam sebagai upaya pengelolaan yang dilakukan manusia dalam memanfaatkan biosfer sehingga dapat memberi keuntungan sebesar-besarnya dan berkelanjutan bagi kehidupan generasi manusia. Upaya ini bertujuan untuk mmelihara dan mempertahankan potensi alam agar dapat memenuhi kebutuhan manusia.

Daftar Pustaka

Iskandar, Johan. 2001.Manusia budaya dan lingkungan.Bandung: Humaniora utama press
Soemanto, RB.2010.Sosiologi Pariwisata.Jakarta: Universitas Terbuka
Wardhana, Wisnu arya.1999.Dampak Pencemaran Lingkungan.Yogyakarta: Andi Offset

ipahipeh on December 31st, 2012

Persyaratan Umum:

1. Pelajar/mahasiswa aktif dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi untuk jenjang D3/S1

2. Terlibat aktif di kegiatan atau organisasi sekolah/perguruan tinggi

3. Tidak terlibat narkoba atau pernah melakukan tindak kriminal

4. Tidak sedang menerima beasiswa dari perusahaan lain. Jika saat ini peserta masih menerima beasiswa dari kampus, peserta berhak mengikuti pendaftaran beasiswa dari DataPrint.

Peraturan Lomba :

1. Mengisi formulir registrasi di kolom Pendaftaran

2. Satu nomor kupon yang terdapat di dalam produk DataPrint, hanya berlaku untuk satu kali registrasi

3. Pendaftaran tidak dipungut biaya

4. Isilah formulir dengan sebenar-benarnya.

5. Kolom NAMA, diisi dengan nama lengkap

6. Kolom KODE KUPON, diisi dengan kode yang tertera pada bagian belakang kupon yang ada di dalam produk DataPrint

7. Kolom EMAIL, diisi dengan email aktif yang masih berlaku

8. Kolom NO TELPON, diisi dengan no HP atau no telpon rumah yang masih aktif dan bisa dihubungi

9. Kolom JENJANG PENDIDIKAN, diisi dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh saat ini. Tuliskan juga nama sekolah/perguruan tinggi di kolom ini.

10. Kolom NAMA PERGURUAN TINGGI/SEKOLAH, diisi dengan nama sekolah/perguruan tinggi tempat kamu menuntut ilmu.

11. Kolom KEGIATAN YANG PERNAH/SEDANG DIIKUTI DAN PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH, diisi dengan organisasi yang pernah dan sedang diikuti saat ini serta prestasi yang pernah diraih.
Aktivitas berupa kuliah atau belajar di sekolah, tidak termasuk prestasi.

12. Kolom LAMA MENGGUNAKAN DATAPRINT, diisi dengan waktu penggunaan produk DataPrint

13. Kolom MENGETAHUI INFORMASI BEASISWA, diisi dengan narasumber awal yang memberitahu mengenai program beasiwa pendidikan DataPrint

14. Kolom NILAI RAPORT (BAGI PELAJAR dan MAHASISWA BARU), diisi dengan total nilai secara keseluruhan beserta jumlah mata pelajaran pada semester terakhir. Ingat, kolom ini hanya diisi oleh pelajar atau mahasiswa baru yang belum mempunyai IP.
Contoh: 98 dari 7 mata pelajaran

15. Kolom IPK TERAKHIR (BAGI MAHASIWA), diisi dengan nilai IPK atau jika belum memiliki IPK boleh diisi dengan nilai IP semester terakhir. Tuliskan juga semester yang sedang ditempuh. Ingat, kolom ini hanya diisi oleh mahasiswa, bukan pelajar.

16. Kolom URL BLOG, diisi dengan copy URL blog kamu yang memuat informasi mengenai beasiswa DataPrint. Isi kolom ini jika kamu memiliki blog. Pengisian pada kolom ini akan menambah 2 poin pada penilaian.

17. Kolom ESSAY, diisi dengan karya tulis/essay berisi hasil pemikiran kamu sendiri sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Panjang penulisan minimal 100 kata, maksimal 500 kata. Tema akan berubah setiap periode. Jenis tema akan diumumkan setiap tanggal 1 di periode tersebut.
Dilarang mengcopy paste tulisan orang lain. Jika bermaksud untuk menyadur atau mengutip tulisan orang lain, tuliskan juga sumbernya.

18. Beasiswa akan dibagi menjadi 2 periode.

19. Jika gagal di periode pertama, peserta BOLEH mendaftarkan diri di periode selanjutnya.

20. Penerima beasiswa yang telah mendapat dana beasiswa di satu periode TIDAK DAPAT menjadi penerima beasiswa di periode selanjutnya. Peraturan ini berlaku di tahun 2012. Penerima beasiswa di tahun 2011 berhak mendaftar dan memiliki kemungkinan untuk menjadi penerima beasiswa di tahun 2012.

21. Waktu per periode:

Periode 1: 1 Januari – 30 Juni

Periode 2: 1 Juli – 31 Desember

22. Perincian pemenang per periode sebagai berikut:
PERIODE JUMLAH PENERIMA DANA BEASISWA
@ Rp 1.000.000 @ Rp 500.000 @ Rp 250.000
Periode I 50 orang 50 orang 250 orang
Periode II 50 orang 50 orang 250 orang

23. Penerima beasiswa akan diseleksi (bukan diundi) oleh tim dari DataPrint.

24. Panitia tidak menghubungi penerima beasiswa. Nama penerima beasiswa dapat dilihat di website ini, website DataPrint www.dataprint.do.id atau di www.facebook.com/dataprintindonesia . Simpan fotokopi raport terakhir atau IPK terakhir dan kupon sebagai bukti sah verifikasi jika Anda terseleksi sebagai penerima dana beasiswa.

25. Dana beasiswa akan diberikan sekaligus dan secara langsung kepada penerima di periode tersebut.

26. Dana beasiswa akan dikirimkan dalam jangka waktu paling lambat satu bulan setelah pengumuman dan atau setelah selesainya pemberkasan dari para penerima beasiswa.

27. Beasiswa akan ditransfer melalui bank BCA. Bagi penerima beasiswa yang menggunakan rekening bank lain, biaya administrasi ditanggung penerima.

28. Penerima beasiswa akan diumumkan di website DataPrint www.dataprint.co.id , page Facebook DataPrint www.facebok.com/dataprintindonesia dan www.beasiswadataprint.com

Tema Essay dapat dilihat di tab “ESSAY”

Pendaftaran periode 2 berakhir tanggal 31 Desember 2012.

Pengumuman tanggal 10 Januari 2013.

beasiswa DataPrint @(www.beasiswadataprint.com) dan website DataPrint @(www.dataprint.co.id)

Artikel Kekerasan Perempuan
2007, Kekerasan terhadap Istri Capai 17.772 Kasus
JAKARTA, KAMIS – Persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah kasus kekerasan berbasis gender yang paling sering dialami oleh perempuan. Data Komnas Perempuan menyebutkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang menempati urutan tertinggi yang dilaporkan. Pada tahun 2007 angka kasus kekerasan terhadap istri mencapai 17.772 kasus. Padahal pada tahun 2006 kekerasan terhadap istri hanya 1.348 kasus.
“Banyak faktor yang mengakibatkan makin banyaknya kasus yang dilaporkan. Antara lain, sosialisasi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga membuat perempuan korban menyadari ada payung hukum sehingga mereka berani melaporkan, mereka merasa punya hak,” kata Manajer Divisi Pendampingan Rifka Annisa Mei Shofia Romas di Jakarta, Kamis (15/1).
Selain perempuan menjadi makin berani melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya, masyarakat pun menjadi lebih peduli. Meningkatnya kasus kekerasan juga karena adanya pola pikir laki-laki yang melihat bahwa perempuan adalah sub-ordinat laki-laki. “Jadi patriarkhi, suami tidak bisa menerima bahwa posisi perempuan itu setara,” kata Shofia.
Pada Policy Dialog dengan tema Temuan Pemantauan Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga/UU PKDRT dinyatakan, tingginya angka kasus kekerasan dalam rumahtangga dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya juga terekam dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Yogyakarta, Jombang, Semarang, Medan, Makassar dan Jakarta.
Pada dialog tersebut, diungkapkan hasil pemantauan yang dilaksanakan Rifka Annisa Yogyakarta bekerjasama dengan LBH APIK Jakarta, Persada Medan, LBHP2i Makassar, K3JHAM Semarang dan WCC Jombang.
Aditya Putra Kurniawan, peneliti Rifka Anissa Yogyakarta menyatakan, tujuan penelitian atau pemantauan ini adalah untuk mengidentifikasi kendala implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 di wilayah pemantauan di enam tempat, yakni Jakarta,Yogyakarta, Semarang, Jombang, Makassar, dan Medan.
Temuan pemantauan didapat bahwa aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim memiliki pemahaman yang beragam tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya kriteria kekerasan fisik, aparat penegak hukum menganggap kekerasan fisik berat jika korban tidak dapat menjalankan aktivitas rutinnya, sehingga korban yang masih dapat beraktivitas secara rutin dianggap sebagai kekerasan fisik ringan.
Selain berdasarkan pengamatan secara fisik, aparat penegak hukum juga menggunakan visum et repertum sebagai acuan untuk menentukan berat ringannya kekerasan fisik. Kriteria ini dapat merugikan perempuan yang karena keadaan meskipun mengalami kekerasan fisik berat harus tetap beraktivitas.
Aparat penegak hukum khususnya polisi dan hakim kesulitan menerapkan ketentuan UU PKDRT tentang perlindungan sementara dan penetapan perlindungan. Tidak adanya acuan atau petunjuk teknis pelaksanaan menjadi alasan mengapa perlindungan sementara belum diterapkan.
Perkara KDRT dalam praktiknya kerapkali menghadapi kendala atau terhambat prosesnya karena status pelapor atau korban. Beberapa status korban yang menjadi penghambat proses hukum perkara KDRT adalah status perkawinan.
Di Sumatera Utara perkara KDRT terhambat proses hukumnya karena status perkawinan yang hanya dilakukan di gereja atau secara adat dan tidak tercatat di kantor Catatan Sipil atau KUA. Hal yang sama juga terjadi di Semarang untuk perempuan korban KDRT yang pernikahannya dilangsungkan secara sirri. Polisi menilai suami istri harus dibuktikan dengan akta nikah baik yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil maupun KUA.
Kompas, Elok Dyah Messwati | Kamis, 15 Januari 2009 | 20:26 WIB

Posisi Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat
Dalam membangun suatu masyarakat bukanlah suatu hal yang instan, membutuhkan proses yang panjang untuk mengubah persepsi seseorang terhadap sesuatu terutama persepsi mengenai perempuan. Gender sebagai kontruksi budaya dapat dijumpai di banyak budaya etnis. Dalam budaya etnis perempuan bekerja di sektor domestik sedangkan laki-laki di sektor publikyang pada umumnya berdasarkan asumsi bahwa perempuan secara fisik lemah, namun memiliki kesabaran dan kelembtan sementara laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat sekaligus berperangai kasar. Atas dasar itu berlakulah pembagian peran, perempuan dipandang lebih sesuai untuk bekerja dirumah, mengasuh anak, dan mempersiapkan segala kebutuhan suami. Sedangkan laki-laki lebih sesuai bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah. Dengan asumsi-asumsi tersebut kemudian perempuan tersubordinasi di hadapan laki-laki dan termarginalisasi dalam kehidupan publik. Jika kemudian perempuan terpaksa berkiprah di sektor publik, maka dalam hal ini tidak lebih hanya sebagai pelengkap/pembantu suami dalam mencari nafkah. Artinya perempuan tetap di konstruksikan sebagai orang kedua. (Muthali’in,achmad:2001)
Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, Pemerintah rupanya mulai memperhatikan peran kaum wanita. Rumusan peran wanita dalam GBHN 1983 mendapat koreksi seperti yang dikemukakan Soetanto (dalam Muthali’in,achmad : 2001) yang menurutnya, perempuan semestinya berperan sejajar dengan laki-laki, perempuan tidak hanya sebagai objek, tetpi semestinya sebagai subjek dalam pembangunan. Kemudian dalam GBHN 1993 menegaskan mengenai kesetaraan peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan.
Wanita sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan, merupakan mitra sejajar pria dan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang. (BP 7 Pusat,1993 dalam Muthali’in,achmad:2001)
Keseriusan pemerintah dalam kesetaraan peran perempuan dapat dilihat pada perealisasian salah satu program yang melibatkan peran serta wanita. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan, pemerintah telah membuat suatu program Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dengan tujuan mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat desa dan kelurahan. Dengan adanya program tersebut kaum perempuan dapat terangkat dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan perempuan ke arah yang positif. Selain program P2WKSS, dalam GBHN 1993 disebutkan bahwa untuk meningkatkan peran dalam kesetaraan tersebut salah upaya dilakukan dengan mengoptimalkan peran PKK dengan 10 program pokoknya. Walaupun dalam kenyataannya, program-program tersebut masih kental dengan bias gender yang semakin mengkokohkan dominasi laki-laki dalam budaya patriarki.
Di era Post-Modernisme seperti sekarang ini, perempuan sudah mulai diakui keberadaannya. Yang dulunya peremuan hanya bekerja disektor domestik, sekarang mulai merambah ke sektor publik, misalnya dalam bidang politik perempuan sudah mempunyai 30% untuk menduduki sebuah jabatan. Walaupun belum setara dengan laki-laki tetapi keberadaan perempuan sudah mulai diakui. kini bisa disaksikan bagaimana perempuan Indonesia berperan hampir dalam setiap bidang pekerjaan dan profesi. Bahkan, salah seorang presiden Indonesia adalah perempuan. Tidak sedikit pula yang berprofesi sebagai pimpinan dalam perusahaan atau lembaga. Hal ini menunjukkan kualitas perempuan Indonesia, tidak kalah dari kaum laki-laki. Kaum laki-laki tidak bisa memandang rendah kemampuan perempuan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, optimisme akan pembangunan nasional dan daerah yang bertumpu pada semua pihak (laki-laki dan perempuan) akan terselenggara dengan baik. Dukungan semua pihak tetap diperlukan, agar keseimbangan yang telah terjadi selama ini, dapat terus disempurnakan, saling mengisi dan memberikan kontribusi pada pembangunan daerah dan nasional, tanpa memikirkan kodrat masing-masing. ( http://radarlampung.co.id )
Peran perempuan dalam pembangunan bangsa Indonesia sangat besar dan merupakan aset bangsa yang potensial dan sebagai kontributor yang signifikan dalam pembangunan bangsa baik sebagai agen perubahan maupun subyek pembangunan.

Ulasan Artikel
Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai barang milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Walaupun UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah disahkan pada tahun 2004, tetapi kasus kekerasan dalam rumah tangga, utamanya pada perempuan, belum menyusut. Yang terjadi justru semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terungkap. Data dari Komnas Perempuan memperlihatkan Kasus kekerasan di Indonesia selalu meningkat, tahun 2006 kekerasan terhadap istri hanya 1.348 kasus, 17.772 kasus pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 56.000 kasus pada tahun 2008. Dampak kekerasan tersebut sangat merugikan kaum perempuan baik dari sisi fisik (sakit menahun), maupun psikis (depresi).
Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memberi landasan hukum dan operasional serta alokasi anggaran untuk memastikan layanan bagi perempuan korban kekerasan dapat berjalan. Kekerasan yang diterima oleh kaum perempuan tidak lepas dari peran Penegak hukum. Temuan pemantauan didapat bahwa aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim memiliki pemahaman yang beragam tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya kriteria kekerasan fisik, aparat penegak hukum menganggap kekerasan fisik berat jika korban tidak dapat menjalankan aktivitas rutinnya, sehingga korban yang masih dapat beraktivitas secara rutin dianggap sebagai kekerasan fisik ringan. Selain berdasarkan pengamatan secara fisik, aparat penegak hukum juga menggunakan visum et repertum sebagai acuan untuk menentukan berat ringannya kekerasan fisik. Kriteria ini dapat merugikan perempuan yang karena keadaan meskipun mengalami kekerasan fisik berat harus tetap beraktivitas.
Walaupun pemerintah sudah mengelurkan GBHN mengenai kesetaraan peran perempuan dalam berbagai bidang, tetapi tetap saja KDRT semakin marak di dalam rumah tangga. Peran perempuan yang notabene sebagai agen perubahan maupun subyek pembangunan dalam masyarakat yang seharusnya mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama pihak laka-laki atau suami, tetapi tetap saja mendapat perlakuan yang tidak adil. Pemilahan peran yang semestinya bisa dipertukarkan masih tetap dipandang sebagai kodrat antara laki-laki dan perempuan, yaitu perempuan bekerja disektor domestik. Perempuan tetap termarginalkan. Dengan belum adanya kesadaran dalam kesetaraan gender, sehingga menimbulkan banyak kasus KDRT.
Untuk mengurangi kasus KDRT yang semakin marak, perlu adanaya sosialisasi UU penghapusan KDRT dan kaum laki-laki juga harus memberikan kesempatan pada kaum perempuan untuk berkembang dan setara dengan laki-laki di berbagai bidang.

Daftar Pustaka

Bashin, Kamla & Nighat Said Khan.1999.Persoalan Pokok Mengenai FEMINISME dan RELEVANSINYA.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Muthali’in, Achmad. 2001. Bias Gender Dalam Pendidikan.Surakarta: Muhammadiyah University Press

Sumber lain:
http://www.kesrepro.info/?q=node/551
http://radarlampung.co.id/read/opini/48939-peran-perempuan-dalam-pembangunan-

Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Dari organisasi itulah maka akan terbentuk interaksi antar sesama untuk mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut. Menurut Mitah Thoha, Organisasi adalah suatu unsur yang kompleks dan oleh karenanya adanya suatu kebutuhan pemahaman teori yang didukung oleh riset yang empiris sangat diperlukan sebelum diterapkan dalam mengelola manusia secara efektif.
Di daerah tempat tinggal saya, yaitu desa Tambas Rt 04/07 Kismoyoso Ngemplak Boyolali. Penduduk desa Tambas termasuk masyarakat madya yaitu dengan ciri sebagai berikut ikatan di dalam keluarga masih kuat, tetapi hubungan antara masyarakat setempat sudah mengendur, adat istiadat masih dihormati tetapi sudah mulai terbuka dengan pengaruh luar, pola pikir mereka sudah rasional dan akan percaya kepada hal-hal ghaib apabila mereka kehabisan akal untuk menanggulangi suatu masalah, dan kegiatan gotong royong masih ada walaupun hanya dikalangan tetangga dan kerabat dekat. Setiap RT di desa tersebut memiliki beberapa organisasi masyarakat, diantaranya PKK, Kumpulan Bapak-bapak yang dilaksanakan dua minggu sekali dan kumpulan pemuda (karang taruna) yang dilaksanakan sebulan sekali. organisasi karang taruna yang ada di Rt 04 Rw 07 bernama PSTG (Persatuan Sinoman Tegal Rejo).
struktur organisasi berfungsi sebagai alat dalam mencapai tujuan organisasi. Ada 3 fungsi dari struktur organisasi, yaitu harus menghasilkan keluaran, meminimalkan pengaruh tingkat individu, dan merupakan kerangka dalam penggunaan kekuasaan. Secara formal, suatu struktur mempunyai ciri, antara lain memiliki pola yang mapan, memiliki bagian-bagian, ada koordinasi atau hubungan hierarkis dan memiliki pedoman bagi kebijakan, prosedur, ukuran dan sistem evaluasi. Sedangkan organisasi formal bersifat hubungan antar anggota bersifat spontan dan tidak terorganisir, tidak bertitik tolak pada pengendalian manajemen seperti organisasi formal dan kepemimpinan organisasi ada dua pilihan formal atau informal.
Di dalam organisasi karangtaruna PSTG termasuk organisasi formal dimana organisasi tersebut memiliki pola yang mapan yang terdapat pada AD/ART yang telah disepakati oleh seluruh anggota, sekaligus sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan. Di dalam struktur organisasi PSTG memiliki bagian-bagian sesuai posisinya masing-masing. Masa jabatan pengurus PSTG adalah dua tahun yang setiap tahunnya ada rapat evaluasi yang dipimpin oleh ketua karang taruna. Tetapi dalam pengambilan pertimbangan, semua anggota PSTG berhak mengusulkan usulan dan keputusan tersebut diputuskan bersama dengan persetujuan ketua.
Struktur organisasi karang taruna tersebut terdiri dari Pembina pemuda dan pemudi karang taruna, ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi yang lainnya. Status yang mereka sandang masing-masing mempunyai peran yang berbeda-beda pula. Pembina atau pengawas tersebut bertugas memberi nasihat-nasihat agar karang taruna itu berjalan lancar. Ketua karang taruna bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam organisasi tersebut, sekretaris mencatat semua yang terjadi dalam keberlangsungan organisasi dan lain sebagainya. Dengan status ataupun kedudukan, mereka melaksanakan peran sebagaimana mestinya, itu merupakan kewajiban. Sebagai contoh, dalam organisasi karang taruna itu ketua memberi kelonggaran kepada para anggotanya untuk memberi masukan atau usulan agar organisasi itu bisa maju dan berkembang. Usulan yang ada di musyawarahkan bersama agar tercapai mufakat. Keterbukaan tersebut merupakan hasil dari system yang sudah terstruktur dan di kelola dengan baik.
Di dalam Model organisasi ada 2 sistem yaitu sistem organisasi terbuka dan tertutup. Sistem Tertutup adalah system yang menekankan adanya keteraturan dan keajengan seperti mesin pabrik yang bergerak berdasarkan aturannya untuk menjaga adanya kestabilan. Max Weber menyebutnya tipe ideal dari suatu organisasi. Suatu tipe ideal adalah bahwa organisasi itu berusaha untuk menjadi apa yang seharusnya terjadi. Sistem tertutup ini dinamakan pula sebagai sistem yang klasik atau tradisional. Artinya bukan lagi tidak dipakai melainkan sudah ada system yang lebih baru. Sistem ini masih dianggap penting sampai sekarang. Sedangkan sistem terbuka lebih menekankan saling hubungan dan saling ketergantungan antara unsur – unsur organisasi yang bersifat social dan teknologi. Organisasi dipertimbangkan sebagai serangkaian variable yang saling berhubungan sehingga jika salah satu variable berubah menyebabkan berubahnya variable lainnya.
Dengan tumbuh di lingkungan yang sudah mulai terbuka dengan pengaruh luar, para anggota karang tarunanya pun juga sudah mulai terbuka dengan kebudayaan dari luar daerah, terlebih daerah ini termasuk daerah penglaju. Banyak warga yang bekerja dikota solo atau merantau ke daerah lain. Maka semakin banyak kesempatan untuk menerima budaya dari luar. Dan pada hakekatnya struktur sosial berpengaruh terhadap tingkah laku manusia dan perubahan tingkah laku dalam menjawab rangsangan dari luar. Dengan latar belakang anggota PSTG tersebut, maka organisasi tersebut menganut sistem terbuka dimana, Pengetahuan spesialis menyebar pada tugas – tugas pada umumnya yaitu spesialisasi tidak tertallu berpengaruh. Ketika terjadi Konflik didalam organisasi diselesaikan dengan interaksi antara teman sejawat. Rasa pertanggungjawaban dan loyalitas ditanggung oleh seluruh anggota PSTG. Interaksi diantara orang – orang didalam organisasi cendrung bergerak horizontal. Gaya interaksi yang diarahkan untuk mencapai tujuan lebih bersifat saran dibandingkan pemberian instruksi.

Dengan tumbuh di lingkungan yang sudah mulai terbuka dengan pengaruh luar, para anggota karang taruna tersebut juga sudah mulai terbuka dengan kebudayaan dari luar daerah yang berarti bahwa bentuk struktur social dalam organisasi tersebut terbuka. Dengan latar belakang struktur sosial yang terbuka, maka sistem organisai yang dianut organisasi tersebut adalah sistem yang terbuka pula. Sedangkan struktur organisasi tersebut bersifat formal yang tidak menutup kemungkinan bersifat informal pula.

Daftar Pustaka

B. Taneko,Soleman.1990.Struktur dan Proses Sosial.Jakarta:Rajawali
Liliweri, Alo.1997.Sosiologi Organisasi.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Sumber lain:
http://h0404055.wordpress.com/2010/04/02/model-dan-teori-organisasi/
http://bagiilmublogspot.blogspot.com/2011/04/sosiologi-organisasi.html

ipahipeh on June 5th, 2012

UKD3 M.P. kuantitatif (arum saptorini)

ipahipeh on June 5th, 2012

tugas KD 3 Kuantitatif